Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan terlibat perselisihan panas dengan menantu sekaligus penasihat senior Donald Trump, Jared Kushner, terkait peta jalan gencatan senjata di Jalur Gaza. Ketegangan ini mencuat ke publik setelah Channel 14, media lokal Israel, membocorkan adanya perdebatan sengit antara kedua tokoh tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Inti dari perselisihan ini berpusat pada penolakan keras Netanyahu terhadap peta jalan fase kedua gencatan senjata yang diusung oleh Dewan Perdamaian (BoP). Kushner, yang bertindak sebagai representasi eksekutif dalam dewan tersebut, secara terbuka menegur Netanyahu. Ia menilai sang Perdana Menteri sengaja menggagalkan upaya perdamaian demi kepentingan politik pribadinya sendiri.
Ketidaksepakatan ini bukan sekadar masalah teknis diplomatik, melainkan perbedaan prinsip mendasar mengenai masa depan Gaza pascaperang. Netanyahu bersikukuh bahwa segala bentuk pengaturan pemerintahan di Gaza hanya boleh dibicarakan setelah Hamas benar-benar dilucuti senjatanya dan wilayah tersebut berada dalam kondisi demiliterisasi total. Ia memandang usulan Dewan Perdamaian sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan Israel.
Lebih jauh, Netanyahu menolak mentah-mentah ketentuan yang menempatkan Gaza di bawah hukum Palestina. Baginya, langkah tersebut merupakan langkah awal menuju pengakuan negara Palestina, sebuah agenda yang selama ini konsisten ia tentang. Sikap keras ini membuat 15 poin usulan yang diajukan oleh Dewan Perdamaian menemui jalan buntu.
Dalam peta jalan yang disusun Dewan Perdamaian, diusulkan pembentukan Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG). Komite ini dirancang untuk diisi oleh para teknokrat, bukan faksi politik Israel maupun Palestina, guna mengawasi proses pelucutan senjata. Setelah proses tersebut rampung, Israel diwajibkan menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Namun, bagi Netanyahu, penarikan pasukan sebelum Hamas lumpuh total adalah sebuah kesalahan fatal.
Situasi ini diperumit dengan tekanan domestik yang dihadapi Netanyahu dari dalam pemerintahannya sendiri. Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus dengan sekutu internasional seperti Kushner, ditambah dengan desakan dari elemen sayap kanan di kabinetnya, membuat ruang gerak Netanyahu semakin sempit. Di sisi lain, Hamas juga memberikan ultimatum bahwa mereka tidak akan mematuhi perjanjian jika Israel terus melanggar gencatan senjata di lapangan.
Bagi masyarakat Indonesia, perselisihan ini memberikan gambaran betapa rumitnya dinamika politik Timur Tengah yang melibatkan aktor eksternal seperti Amerika Serikat. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, stabilitas di Gaza memiliki dampak psikopolitik yang mendalam. Kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina menuntut pemerintah untuk terus memantau setiap pergeseran posisi diplomatik global.
Secara ekonomi dan geopolitik, ketidakpastian di Gaza sering kali memicu volatilitas harga energi dan komoditas global. Jika peta jalan perdamaian terus menemui kegagalan, risiko eskalasi konflik di kawasan akan berdampak pada rantai pasok global yang pada akhirnya dirasakan oleh konsumen di dalam negeri. Ketegangan antara Netanyahu dan Kushner ini menjadi indikator bahwa penyelesaian konflik tidak akan tercapai dalam waktu dekat.
Kushner, dengan latar belakangnya sebagai arsitek kebijakan Timur Tengah era Trump, menuntut pragmatisme dalam negosiasi. Namun, Netanyahu tetap bertahan pada posisi ideologisnya yang mengutamakan keamanan absolut melalui kekuatan militer. Ketidaksamaan sudut pandang ini mencerminkan retaknya aliansi yang sebelumnya dianggap solid dalam menekan Hamas.
Ke depannya, langkah selanjutnya diprediksi akan semakin alot. Dewan Perdamaian kemungkinan akan mencoba menekan Netanyahu melalui jalur diplomatik yang lebih formal, sementara Israel tampaknya akan terus melanjutkan operasi militer. Tren ke depan menunjukkan bahwa tanpa adanya kompromi mengenai status Gaza pascaperang, peta jalan perdamaian hanyalah dokumen di atas kertas yang akan terus diabaikan di tengah dentuman artileri.