Jakarta – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, secara tegas menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Papua segera mengedepankan dialog kemanusiaan. Langkah ini dinilai krusial sebagai upaya membangun kembali kepercayaan antarpihak serta menghentikan eskalasi konflik bersenjata yang belakangan ini kembali memakan korban jiwa, khususnya di wilayah Intan Jaya dan Yahukimo.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, Anis menekankan pentingnya melibatkan berbagai elemen strategis, mulai dari pemerintah pusat, tokoh agama, masyarakat adat, hingga kelompok masyarakat sipil. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia di tanah Papua, sehingga warga sipil tidak lagi menjadi kelompok yang paling rentan dalam setiap kontak senjata.
Lebih lanjut, Komnas HAM mendesak negara untuk mengambil tindakan konkret dalam menghentikan segala bentuk kontak senjata di lapangan. Anis menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan militer, melainkan harus dibarengi dengan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan imparsial guna memastikan keadilan bagi keluarga korban serta proses pemulihan yang memadai.
Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas, Komnas HAM meminta akses penuh untuk melakukan penyelidikan independen terkait insiden yang melibatkan warga sipil. Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan pemerintah telah membuka ruang bagi Komnas HAM untuk melakukan investigasi atas jatuhnya korban sipil, termasuk insiden tragis seorang ibu hamil yang meninggal dunia di Intan Jaya.
Data yang dihimpun Komnas HAM mencatat adanya peningkatan eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan dalam beberapa hari terakhir. Selain insiden di Intan Jaya, terdapat catatan mengenai korban jiwa yang meliputi kalangan pendeta, anggota kelompok bersenjata, prajurit TNI, hingga seorang pilot pesawat perintis asing. Selain korban jiwa, lembaga tersebut juga menyoroti adanya perusakan fasilitas umum, termasuk pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) di bandara setempat.
Menutup pernyataannya, Komnas HAM menyatakan penyesalan mendalam atas berulangnya peristiwa kekerasan yang menelan korban jiwa warga sipil. Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah mitigasi yang serius agar pola kekerasan serupa tidak terus berulang di masa depan, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil benar-benar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua yang terdampak konflik berkepanjangan.