Ketegangan di Selat Hormuz kembali memuncak setelah serangkaian serangan balasan antara Iran dan Amerika Serikat. Insiden terbaru ini mengancam stabilitas memorandum of understanding (MoU) yang baru saja disepakati kedua belah pihak pada 17 Juni lalu. Baik Washington maupun Teheran saling melempar tuduhan atas pelanggaran ketentuan perjanjian, khususnya terkait Pasal 5 yang mengatur tentang jaminan jalur pelayaran aman bagi kapal komersial.
Konfrontasi ini berakar pada perebutan kendali atas jalur air strategis tersebut yang selama ini dimanfaatkan Iran sebagai daya tawar geopolitik. Sejak dimulainya konflik AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari, Teheran telah menerapkan blokade de facto di Selat Hormuz. Langkah ini berdampak masif pada krisis energi global, mengingat jalur tersebut merupakan rute bagi seperlima pasokan minyak dunia.
Ketegangan memuncak pada Jumat lalu ketika sebuah kapal yang mencoba melintas di Selat Hormuz terkena proyektil proyektil. Meskipun Iran tidak mengakui keterlibatannya, Amerika Serikat segera melancarkan serangan balasan. Peristiwa ini memicu eskalasi lanjutan yang melibatkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain, yang dituduh Iran sebagai pihak yang mendukung manuver militer AS di sekitar perairan tersebut.
Inti dari perselisihan ini terletak pada interpretasi Pasal 5 MoU. Klausul tersebut mewajibkan Iran untuk menjamin lintasan aman bagi kapal komersial tanpa biaya selama 60 hari dari Teluk Persia ke Laut Oman, serta kewajiban pembersihan ranjau dan hambatan militer dalam waktu 30 hari. Namun, upaya AS untuk membuka rute alternatif di dekat wilayah Oman ditentang keras oleh Teheran.
Di sisi lain, Iran bersikeras bahwa pengelolaan Selat Hormuz tetap berada di bawah pengawasan penuh mereka selama masa transisi 30 hari hingga hambatan teknis diselesaikan. Teheran juga sempat melontarkan wacana penerapan retribusi bagi kapal yang melintas, sebuah proposal yang langsung ditolak oleh AS dan negara-negara Teluk karena dianggap melanggar hak pelayaran internasional.
Situasi ini kini berada di titik nadir, di mana negosiasi damai terancam gagal total akibat ketidaksepahaman mengenai kedaulatan maritim. Menteri Luar Negeri Iran menegaskan bahwa pihaknya sedang berupaya memulihkan kapasitas penuh jalur air tersebut sesuai dengan dialog yang dijanjikan, namun eskalasi militer di lapangan terus membayangi implementasi perjanjian tersebut.