SEOUL – Pemerintah Korea Selatan secara resmi mengumumkan rencana strategis untuk mengakuisisi 20.000 unit drone militer berbiaya rendah. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ancaman dari Korea Utara, dengan merujuk pada pelajaran berharga dari dinamika peperangan modern di Ukraina dan Timur Tengah.
Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu-back, dalam konferensi pers di Seoul menyatakan bahwa paradigma perang telah bergeser secara drastis. Jika di masa lalu medan perang didominasi oleh sistem senjata berbiaya tinggi dalam jumlah terbatas, kini pengerahan massal drone murah telah mengubah wajah pertempuran menjadi lebih dinamis dan mematikan.
Kondisi geopolitik di Semenanjung Korea yang secara teknis masih dalam status perang sejak gencatan senjata 1953-1953, menuntut kesiapan pertahanan yang lebih adaptif. Ahn menekankan bahwa Korea Utara terus mengembangkan berbagai kemampuan udara tak berawak yang tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur kritis dan target sipil di Korea Selatan.
Sebagai bagian dari modernisasi ini, Korea Selatan akan mempercepat penyebaran sistem Korean Long-range Uncrewed Combat Attack System (K-LUCAS). Sistem ini merupakan munisi yang dikembangkan secara domestik, yang dirancang untuk memberikan keunggulan taktis dalam serangan jarak jauh. Selain itu, militer juga berencana mengembangkan kawanan drone (drone swarms) yang ditenagai oleh kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas operasional di lapangan.
Tidak hanya fokus pada serangan, Seoul juga akan memperkuat pertahanan pasif dengan memasang sistem anti-drone di sepanjang garis depan mulai tahun depan. Dalam jangka panjang, Korea Selatan berencana mengintegrasikan senjata energi terarah seperti laser dan sistem gelombang mikro berdaya tinggi, serta drone pencegat berbiaya rendah untuk menetralisir ancaman udara musuh secara efektif.
Selain perangkat keras, pemerintah juga menargetkan pelatihan bagi 500.000 "prajurit drone" yang akan dibekali keterampilan mengoperasikan drone sebagai senjata personal kedua. Untuk mendukung ambisi ini, sebanyak 60.000 drone komersial buatan dalam negeri akan digunakan sebagai sarana pelatihan intensif. Seluruh operasional ini nantinya akan dikelola di bawah Defence Drone Headquarters yang baru, sebuah restrukturisasi dari Drone Operations Command yang dibentuk pada tahun 2023.