Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar dari sebuah gudang penitipan kendaraan di Pematangsiantar, Sumatera Utara. Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa mobil mewah tersebut diduga merupakan barang bukti pemberian suap dari tersangka Zulkarnain (ZKN) kepada Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby (SA). Kendaraan tersebut sengaja disembunyikan di lokasi tersembunyi guna mengelabui aparat penegak hukum sebelum akhirnya ditemukan oleh tim penyidik pada 4 Juli 2026.
Pasca penemuan, penyidik KPK segera melakukan proses evakuasi barang bukti tersebut menuju Jakarta menggunakan jasa pengangkutan kendaraan (towing). Hingga Selasa (7/7) sore, mobil tersebut masih dalam perjalanan menuju ibu kota untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sebagai bagian dari berkas perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026, yang menjaring sedikitnya 10 orang. Menyusul operasi tersebut, Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, menyerahkan diri ke kantor KPK pada 30 Juni 2026. Sehari berselang, lembaga antirasuah resmi menetapkan keduanya bersama Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, sebagai tersangka.
Selain dugaan suap jual beli jabatan, penyidik KPK juga mendalami keterlibatan Suhardiman Amby dalam dugaan gratifikasi terkait proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam perkembangan lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut memberikan klarifikasi terkait adanya upaya pemberian gratifikasi dalam bentuk amplop dari Suhardiman saat melakukan audiensi pada 2 Juni 2026. Raja Juli menegaskan bahwa ia telah melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK setelah menyadari isi amplop yang tertinggal.
KPK berkomitmen untuk terus melakukan penelusuran aset dan mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi di Pemkab Kuansing. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan KPK dalam menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.