Pada Selasa siang waktu setempat, sistem kelistrikan Kuba mengalami keruntuhan total. Perusahaan listrik negara UNE melaporkan seluruh jaringan pulau itu padam sekitar pukul 11.00 (15.00 GMT). Kementerian Energi dan Pertambangan menyebutnya sebagai "pemutusan total sistem elektrik".
Ini merupakan pemadaman nasional ketiga dalam kurun kurang dari sepuluh hari. Sekitar 10 juta penduduk terdiam dalam gelap. Sepanjang 2026, Kuba sudah mencatatkan lima kali blackout skala nasional, angka yang mencerminkan krisis infrastruktur yang mengkhawatirkan.
Akar masalahnya berlapis. Kuba sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade, yang diperparah oleh blokade minyak yang dikenakan Amerika Serikat sejak Januari. Kebijakan Washington itu muncul setelah AS menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, sekutu utama Havana.
Venezuela selama ini menjadi pemasok minyak bersubsidi terbesar bagi Kuba. Di bawah tekanan AS, Meksiko ikut menghentikan pengiriman bahan bakar ke pulau tersebut. Data Badan Energi Internasional menunjukkan pada 2023 Kuba hanya memproduksi sekitar 40 persen dari kebutuhan minyaknya, sehingga sangat bergantung pada impor.
Administrasi Presiden Donald Trump berdalih langkah itu bertujuan menekan pemerintah komunis Kuba agar menggelar pemilu demokratis dan membebaskan yang mereka sebut tahanan politik. Sementara itu, jaringan pembangkit dan transmisi Kuba banyak yang dibangun pada era 1960-an hingga 1980-an, membuatnya rentan terhadap kegagalan.
Bagi Indonesia, peristiwa ini menawarkan pelajaran berharga tentang ketahanan infrastruktur energi. Negara kepulauan seperti Indonesia juga memiliki tantangan distribusi listrik ke wilayah terpencil, meski rasio elektrifikasi sudah tinggi. Kejadian di Kuba menunjukkan betapa berbahayanya ketergantungan pada satu sumber pasokan bahan bakar luar negeri ketika geopolitik memanas.
Di tanah air, transformasi sistem kelistrikan tengah berjalan melalui pengembangan energi terbarukan dan grid pintar. Namun, sebagian jaringan masih menggunakan komponen usang yang butuh modernisasi. Pengalaman Kuba mengingatkan bahwa investasi pada pemeliharaan dan diversifikasi sumber daya harus berjalan paralel dengan ekspansi kapasitas.
Masyarakat Indonesia juga terdampak secara tidak langsung melalui fluktuasi harga energi global. Jika blokade serupa terjadi di wilayah lain, rantai pasok minyak bisa terganggu dan mengerek tarif listrik. Oleh karena itu, kemandirian energi melalui panas bumi, surya, dan bioenergi menjadi penting demi stabilitas nasional.
Krisis berkepanjangan memicu kemarahan warga. Pekan lalu, demonstrasi sporadis meletus di Havana dengan warga menabuh panci dan berteriak "nyalakan lampu" saat pemadaman berlangsung lama. Pada dua blackout sebelumnya, butuh lebih dari 24 jam untuk memulihkan aliran ke seluruh pulau.
Di forum Majelis Umum PBB pekan lalu, Duta Besar AS Michael Waltz menyalahkan pemimpin Kuba atas kelangkaan listrik. "Ubah cara Anda dan nyalakan kembali lampu bagi rakyat Anda," ujarnya. Sebaliknya, Havana tegas menuding blokade bahan bakar AS sebagai biang keladi kehancuran sistem mereka.
Ke depan, otoritas Kuba diprediksi akan terus berjuang menjaga nyala lampu. Dengan cadangan bahan bakar menipis dan peralatan tua, frekuensi blackout mungkin meningkat sebelum perbaikan struktural dilakukan. Upaya diplomasi untuk melonggarkan blokade tampak sulit mengingat ketegangan politik yang tak kunjung reda.
Transisi ke energi terbarukan secara mandiri mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar jangka panjang. Namun, tanpa investasi besar dan akses teknologi, pulau berpenduduk 10 juta itu terancam terjebak dalam siklus padam bergilir yang merusak roda ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.