BBC secara resmi menyatakan bahwa skema pendanaan yang selama ini menopang lembaga penyiaran publik tersebut sudah tidak relevan lagi dengan realitas konsumsi media masyarakat Inggris. Peringatan tersebut tertuang dalam laporan tahunan yang dirilis pada Selasa (14/7), di tengah tekanan besar untuk merombak struktur pembiayaan sebelum masa berlaku kesepakatan saat ini berakhir pada akhir 2027.
Kesenjangan antara jumlah audiens dengan pihak yang membayar iuran menjadi inti masalah. Data internal BBC menunjukkan bahwa 94 persen orang dewasa di Inggris mengakses layanan BBC setiap bulan, namun hanya 80 persen rumah tangga yang menunaikan kewajiban membayar lisensi TV. Kondisi ini menciptakan defisit pembiayaan yang kian melebar seiring pergeseran perilaku menonton masyarakat ke platform digital.
Sistem lisensi TV sendiri merupakan warisan kebijakan lama di Inggris, di mana setiap rumah tangga yang memiliki perangkat televisi wajib membayar biaya tahunan untuk mendanai BBC. Namun, ledakan layanan streaming seperti Netflix, Disney+, dan YouTube telah mengubah lanskap hiburan. Banyak rumah tangga muda kini lebih memilih berlangganan platform global dan jarang menonton siaran tradisional, sehingga menganggap lisensi TV sebagai beban ganda.
Tekanan terhadap BBC semakin kompleks setelah lembaga tersebut terseret dalam berbagai kontroversi pada tahun lalu. Tuduhan bias dalam pemberitaan sempat memicu reaksi keras, termasuk gugatan dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Skandal internal terkait budaya kerja juga memaksa manajemen untuk berbenah, sebagaimana diakui dalam laporan terbaru mengenai komitmen perbaikan proses dan standar operasional.
Pergantian pucuk pimpinan menjadi babak baru dalam upaya penyelamatan institusi berusia puluhan dekade ini. Matt Brittin, mantan eksekutif Google yang menjabat sebagai Direktur Jenderal sejak Mei lalu, mewarisi tantangan pendanaan yang pelik. Latar belakangnya di industri teknologi diharapkan mampu membawa perspektif segar dalam merestrukturisasi model bisnis penyiaran publik di era konvergensi media.
Bagi Indonesia, krisis yang melanda BBC menyoroti nasib serupa yang dihadapi lembaga penyiaran publik lokal, seperti TVRI dan RRI. Meski tidak menggunakan sistem lisensi TV secara langsung, kedua institusi tersebut bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kerap tidak fleksibel menghadapi disrupti platform digital. Transformasi ke ekosistem streaming lokal seperti Vidio atau pergeseran ke podcast dan konten kreator menjadi ancaman serius terhadap relevansi media publik.
Di sisi lain, tren pembentukan ekosistem media nasional yang digagas oleh negara juga relevan dengan kondisi di Tanah Air. Pemerintah Inggris mendukung rencana BBC untuk berdiskusi dengan penyiar lain seperti Channel 4 guna menyatukan konten ke dalam sebuah "platform media berdaulat". Hal ini mencerminkan urgensi bagi negara-negara untuk memiliki infrastruktur penyiaran sendiri guna melawan dominasi raksasa teknologi asing yang menguasai data dan perhatian publik.
Pengalaman BBC juga menegaskan bahwa model pendanaan masa lalu tidak lagi memadai tanpa adaptasi teknologi. Di Indonesia, muncul wacana mengenai perlunya TVRI dan RRI berevolusi menjadi hub konten nasional yang terintegrasi, bukan sekadar stasiun siaran konvensional. Jika tidak, anggaran publik berisiko terbuang untuk membiayai infrastruktur yang audiensnya terus menyusut, sementara anak muda beralih ke TikTok dan YouTube.
Brittin tidak menutupi keresahannya terhadap masa depan institusi. Ia menyebut krisis pendanaan ini sebagai "momen bahaya nyata" bagi BBC dan Inggris. "Pekerjaan untuk menciptakan ulang lembaga penyiaran ini sedang berjalan," ujar Brittin, menekankan bahwa pihaknya tengah merumuskan ulang strategi agar tetap relevan di tengah persaingan media yang masif.
Ia juga menilai wajar apabila pemerintah kini mengkaji ulang besaran, cakupan, serta cara penarikan lisensi TV di masa depan. Dukungan pemerintah terhadap kolaborasi antarpenyiar Inggris dinilai langkah strategis. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait transparansi gaji bintang televisi yang dinilai berlebihan di tengah keterbatasan anggaran. Selain Scott Mills yang digaji 745.000 hingga 749.999 pound sebelum dipecat Maret lalu, presenter Greg James dan jurnalis politik Laura Kuenssberg tercatat menerima 440.000 hingga 449.999 pound serta 405.000 hingga 409.999 pound per tahun.
Menjelang tenggat waktu 2027, negosiasi antara BBC dan pemerintah Inggris dipastikan berlangsung intens. Beberapa opsi konkret telah mengemuka, mulai dari mempertahankan lisensi TV dengan penyesuaian skema, beralih ke model berlangganan (subscription), hingga membuka pintu bagi pendanaan melalui iklan. Keputusan apa pun akan mengubah wajah penyiaran publik di Eropa secara fundamental.
Di masa depan, keberhasilan transformasi BBC akan menjadi studi kasus global bagi negara lain. Jika model lisensi diganti total, dampaknya akan dirasakan hingga ke harga langganan layanan streaming dan strategi monetisasi konten publik di berbagai belahan dunia, termasuk bagaimana Indonesia memposisikan TVRI di era ekonomi digital.