Erbil, Irak – Sejak Februari lalu, wilayah otonom Kurdistan di Irak terus mengalami dampak langsung dari konflik bersenjata antara AS-Israel dan Iran. Dalam lima bulan terakhir, lebih dari 1.000 serangan roket dan dron telah menyerang berbagai lokasi termasuk pangkalan militer, fasilitas energi, dan perkotaan sipil. Menurut data pemerintah regional Kurdistan (KRG), kerusakan akibat serangan ini mencapai 1,5 triliun dinar Irak (sekitar Rp16,7 triliun) hingga April lalu.
Dampaknya bukan hanya pada korban jiwa dan infrastruktur, tetapi juga pada sektor ekonomi. Perdagangan di wilayah tersebut menurun hingga 70 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sektor minyak dan gas juga terganggu, sementara pergerakan investasi asing dan kehadiran perusahaan multinasional mengalami penurunan signifikan.
Meskipun pemerintah Kurdistan berupaya agar tidak terlibat langsung dalam konflik ini, tampaknya upaya netralitasnya justru semakin terpinggirkan. Menurut Menteri Kehadaman Kurdistan, Masrour Barzani, serangan yang diluncurkan dari dalam Irak maupun langsung dari Iran dianggap tidak dapat dibenarkan. Ia menegaskan bahwa wilayahnya tidak pernah menjadi peluncuran serangan terhadap Iran, dan bahwa serangan tersebut melanggar kedaulatan wilayah Irak.
Di sisi lain, pemerintah pusat Irak di Baghdad belum memberikan respons yang signifikan terhadap laporan nama-nama kelompok bersenjata yang didukung Iran yang bertanggung jawab atas serangan ini. Menurut juru bicara KRG, Peshawa Hawramani, banyak kelompok bersenjata yang bertindak di luar kontrol pemerintah pusat, namun tidak ada tindakan serius yang diambil.
Konflik ini juga memicu ketidakpastian dalam ekspor minyak Irak secara keseluruhan. Kementerian Minyak Irak baru-baru ini mengumumkan penghentian operasi di semua lapangan minyak yang dikelola oleh perusahaan asing akibat gangguan navigasi di Selat Hormuz. Langkah ini semakin memperparah kondisi ekonomi yang sudah rentan akibat krisis keuangan struktural dan perselisihan dengan Baghdad terkait pembayaran gaji pegawai negeri.
Sementara itu, kelompok-kelompok bersenjata yang didukung oleh Korps Revolusioner Islam Iran (IRGC) terus memperluas pengaruhnya di wilayah ini. Beberapa kelompok seperti Hezbollah Irak, Sayyid al-Shuhada Battalions, dan al-Nujaba Movement diketahui sering menargetkan wilayah Kurdistan. Mereka dituduh melakukan serangan dari wilayah Nineveh Plains hingga dekat Kirkuk dan Salah al-Din.
Para ahli keamanan lokal menyoroti betapa ketiadaan sistem pertahanan udara yang komprehensif di wilayah ini membuatnya rentan terhadap serangan semacam ini. Tanpa pengawasan yang efektif, warga sipil dan fasilitas kritis terus menjadi korban.
Bagi pemerintah pusat Irak, situasi ini menunjukkan betapa sulitnya menjaga kedaulatan nasional ketika berbagai entitas milisi bertindak mandiri. Tekanan dari luar dan konflik regional semakin mengikis kemampuan negara untuk mengendalikan wilayahnya sendiri.
Namun, ada upaya diplomasi yang sedang berlangsung. Beberapa negara tetangga dan organisasi internasional berusaha mediasi agar Konflik AS-Iran tidak meluas ke wilayah sipil seperti yang terjadi sekarang.
Bagi warga Kurdistan, setiap hari berarti bertahan di tengah ketidakpastian. Mereka harus belajar hidup dengan ancaman serangan yang tak terduga, sementara ekonomi mereka terus melemah.
Pemerintah regional terus meminta bantuan internasional agar dapat melindungi wilayahnya dari serangan semacam ini. Namun, hingga kini belum ada komitmen nyata dari komunitas global.
Jika konflik ini berlanjut, dampaknya akan terasa jauh lebih dalam. Wilayah yang sudah berjuang pulih dari krisis internal kini terancam kembali tengah krisis eksternal yang tak terkendali.
Sehingga, penting bagi semua pihak untuk segera menemukan jalan damai agar wilayah seperti Kurdistan tidak lagi menjadi korban dari konflik yang seharusya bisa dihindari.