Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini melayangkan surat perintah kepada Anthropic yang memaksa perusahaan tersebut menarik model kecerdasan buatan (AI) terbaru mereka, Fable 5 dan Mythos 5, dari peredaran. Langkah mendadak yang dilakukan Departemen Perdagangan AS ini didasarkan pada arahan kontrol ekspor yang tidak umum, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional yang hingga kini belum dirinci secara transparan kepada publik.
Anthropic, dalam kepatuhannya, segera menonaktifkan akses ke kedua model tersebut bagi seluruh pelanggan. Perusahaan sempat menduga bahwa tindakan pemerintah ini dipicu oleh adanya celah pada sistem perlindungan atau 'guardrails' AI mereka. Namun, ketidakjelasan detail dalam surat perintah tersebut membuat spekulasi terus berkembang di kalangan pengamat industri teknologi global.
Intervensi unilateral oleh pemerintahan Trump ini mengirimkan sinyal kuat bagi seluruh industri teknologi di Amerika Serikat. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan AI tidak kebal terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat represif. Banyak pihak menilai bahwa langkah ini merupakan peringatan keras bahwa pemerintah dapat sewaktu-waktu menutup operasional perusahaan jika dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Laporan terbaru dari berbagai sumber, termasuk Axios, mengindikasikan bahwa ketegangan ini lebih dipicu oleh ketidakcocokan personal dan kebijakan antara pihak Anthropic dan pemerintah, bukan murni karena masalah teknis pada produk AI. Hal ini memicu keraguan publik mengenai validitas alasan keamanan nasional yang digunakan sebagai dasar pelarangan model AI tersebut.
Peneliti keamanan siber ternama, Katie Moussouris, mengungkapkan bahwa riset yang menjadi dasar tuduhan pemerintah sebenarnya tidak cukup kuat untuk memicu kontrol ekspor. Menurutnya, perbedaan teknis dalam cara pengguna memberikan instruksi kepada model AI untuk meninjau atau memperbaiki kode keamanan adalah hal yang wajar dalam pengembangan perangkat lunak, dan bukan merupakan ancaman keamanan yang mendesak.
Kini, para ahli keamanan siber mendesak pemerintah AS untuk mencabut perintah tersebut. Mereka berpendapat bahwa penarikan kemampuan siber canggih dari para pembela jaringan justru menciptakan risiko keamanan yang lebih besar. Kebijakan yang terburu-buru ini dinilai dapat melemahkan pertahanan siber nasional dan menghambat kemajuan inovasi teknologi yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur digital.