Mahkamah Agung Amerika Serikat secara resmi memberikan kemenangan hukum bagi Presiden Donald Trump pada Kamis (25/6). Keputusan ini melegitimasi wewenang pemerintah federal untuk menolak pemrosesan pencari suaka di perbatasan AS-Meksiko, dengan alasan bahwa pos pemeriksaan yang ada sudah terlalu padat dan tidak mampu lagi menangani lonjakan klaim tambahan.
Dalam putusan yang didukung oleh enam hakim konservatif, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat bawah yang sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan tersebut melanggar hukum federal. Administrasi Presiden Trump kini mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali kebijakan yang dikenal sebagai "metering" tersebut, setelah sempat dihentikan oleh pemerintahan Joe Biden sebelumnya.
Kebijakan "metering" ini memungkinkan petugas imigrasi untuk menghentikan pencari suaka di perbatasan dan menunda pemrosesan klaim mereka secara tidak terbatas. Kebijakan ini merupakan entitas terpisah dari aturan ketat lainnya yang diumumkan Trump tahun lalu, yang bertujuan untuk menolak masuknya pencari suaka secara menyeluruh di perbatasan, yang hingga kini masih menghadapi tantangan hukum.
Hakim Konservatif Samuel Alito, yang menulis draf putusan tersebut, berargumen bahwa seseorang tidak dapat dianggap "tiba di Amerika Serikat" jika mereka masih berada di sisi perbatasan Meksiko. Menurut Alito, interpretasi hukum yang logis adalah bahwa seseorang harus benar-benar menginjakkan kaki di wilayah AS sebelum mereka memiliki hak hukum untuk mengajukan klaim suaka.
Di sisi lain, putusan ini memicu perdebatan sengit di dalam pengadilan. Hakim Sonia Sotomayor, bersama dua hakim liberal lainnya, menyampaikan perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang tajam. Sotomayor memperingatkan bahwa keputusan ini memberikan otorisasi kepada petugas imigrasi untuk memblokir secara fisik para pencari suaka agar tidak menginjakkan kaki di tanah AS, yang dinilai melanggar prinsip kemanusiaan.
Sotomayor juga menekankan dampak kemanusiaan yang serius dari kebijakan ini. Ia memperingatkan bahwa pengetatan aturan ini berisiko meningkatkan angka kematian, mendorong migran menempuh jalur ilegal yang lebih berbahaya, serta memaksa mereka kembali ke wilayah yang penuh kekerasan. Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak buruk bagi mereka yang melarikan diri dari diskriminasi ras, agama, atau kondisi lainnya.