Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengungkapkan pada Jumat (14/8) bahwa negosiasi dengan China mengenai eksplorasi minyak dan gas bersama telah menunjukkan kemajuan signifikan. "Saya melihat kemungkinan nyata bahwa eksplorasi bersama tersebut akan terwujud," ujar Marcos kepada jurnalis asing di Manila. Pernyataan ini menandai pergeseran nada diplomatik setelah bertahun-tahun pembicaran macet akibat tumpang tindih klaim kedaulatan.
Keterusan energi menjadi pemicu utama percepatan dialog. Gangguan pasokan dan lonjakan harga energi baru-baru ini menambah urgensi bagi Manila untuk mengeksploitasi potensi sumber daya lepas pantai. Marcos mengakui bahwa kebutuhan akan suplai minyak dan gas tambahan mendesak kedua pihak untuk menyelesaikan isu-isu teknis, termasuk kerangka acuan (terms of reference) untuk kerjasama yang mungkin.
Latar belakang sengketa ini sudah lama. China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan melalui garis sembilan dash-nya, klaim yang dibantah oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum dalam kasus yang diajukan Manila. Namun, putusan itu diabaikan China dan ketegangan di laut terus berlanjut dengan insiden-insiden konfrontasi kapal.
Reed Bank, daerah kaya hidrokarbon di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina, menjadi fokus utama pembicaraan. Selama bertahun-tahun, dua negara mencoba menemukan titik temu namun gagal karena perselisihan fundamental: Manila menuntut pengakuan kedaulatan penuh, sedangkan Beijing menawarkan kerjasama yang secara implisit mengakui klaimnya. Kini, dengan tekanan keamanan energi, Marcos tampak lebih fleksibel mencari "cara baru" tanpa melepaskan posisi hukum.
Di sisi lain, Marcos menegaskan tidak ada "perjanjian khusus" yang mewajibkan Filipina meminta izin Beijing untuk misi pengisian ulang (resupply) di Laut China Selatan. "Posisi kita tidak melemah," tegasnya. Pernyataan ini bertujuan menenangkan kritik domestic yang mengira Manila terlalu banyak konesi. Ia juga menolak narasi bahwa Filipina menjauh dari China, menyoroti fakta bahwa Beijing tetap menjadi salah satu investor terbesar di negara kepulauan tersebut.
Kendati optimis, hambatan hukum tetap mengepung. Setiap kesepakatan eksplorasi bersama berisiko dianggap mengakui klaim China jika tidak dirancang hati-hati. Pakar hukum internasional memperingatkan bahwa kerangka kerjasama harus eksplisit menyatakan bahwa अरेंemen tersebut tidak mempengaruhi posisi hukum masing-masing pihak — prinsip "without prejudice" yang sulit dinegosiasikan dengan Beijing.
Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan secara strategis. Meskipun bukan pihak sengketa di Reed Bank, Jakarta memiliki kepentingan vital di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan klaim China. Jika Filipina berhasil menegosiasikan model kerjasama yang melindungi kedaulatan, hal itu bisa menjadi preseden diplomatik bagi ASEAN. Sebalikkan, jika model itu gagal atau justru melegitimasi klaim China, tekanan ke arah ZEE Indonesia akan meningkat.
Sektor energi Indonesia sendiri mengamati erat dinamika ini. Pertamina dan kontraktor PSC (Kontrak Bagi Hasil) memiliki blok-blok eksploitasi dekat area tumpang tindih klaim. Ketidakstabilan hukum di Laut China Selatan mempengaruhi premi asuransi, biaya operasional, dan keputusan investasi. Keberhasilan model Filipina-China — atau kegagalannya — akan memengaruhi perhitungan risiko industri minyak gas nasional.
Marcos juga menyoroti dimensi ekonomi bilateral yang lebih luas. China tetap menjadi mitra dagang terbesar Filipina dan sumber investasi besar di infrastruktur dalam program "Build Better More". Pemisahan (decoupling) politik dari ekonomi menjadi strategi Manila: bersikap keras di laut, terbuka di meja investasi. Pendekatan pragmatis ini dicoba ditiru beberapa negara ASEAN lainnya.
Langkah selanjutnya adalah penyusunan kerangka acuan teknis yang diharapkan rampung dalam bulan-bulan depan. Tim teknis dari kedua negara akan membahas pembagian produksi, standar lingkungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, analis skeptis menilai bahwa soal kedaulatan akan tetap jadi "gajah di ruang tengah" yang tak bisa dihindari saat negosiasi masuk ke detail.
Kesimpulannya, pernyataan Marcos membuka jendela peluang tapi tidak menjamin hasil. Keamanan energi Filipina mendesak, tapi harga politiknya mahal. Bagi Indonesia dan ASEAN, kasus ini menjadi uji coba nyata apakah diplomasi pragmatis bisa berjalan beriringan dengan penegakan hukum laut internasional — atau apakah satu harus dikorbankan demi yang lain.