Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membagikan pengalaman pribadi yang sekaligus menggelitik dan mengkhawatirkan saat pembukaan Science for Development Summit 2026 di Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat. Ia mengaku terkejut menemukan wajahnya beserta anggota keluarganya digunakan dalam video iklan penjualan kue yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tanpa sepengetahuan maupun izin.
"Saya sampai kaget, kapan saya pesan kuenya ya?" ujar Megawati di depan hadirin yang termasuk Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta serta sejumlah peraih Nobel dan Turing Award. Ucapan itu memicu tawa, namun di balik keceriaan itu tersimpan pesan serius tentang ancaman manipulasi digital yang semakin mudah diakses.
Insiden ini terjadi di era di mana teknologi deepfake telah melampaui batas eksperimen laboratorium dan masuk ke ranah komersial massal. Para pelaku bisnis kecil hingga penipu profesional kini memanfaatkan model AI generatif untuk menciptakan konten visual yang sulit dibedakan dari aslinya, sering kali menggunakan citra tokoh publik untuk membangun kepercayaan instan pada produk atau investasi bodong.
Megawati, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN, menegaskan bahwa lompatan teknologi AI bergerak sangat cepat — melampaui imajinasi sekalipun. Namun ia menegaskan akal budi manusia yang dianugerahkan Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh algoritma buatan. "Kecerdasan yang utama adalah yang dibuat oleh The God," tegasnya, menegaskan posisi kemanusiaan sebagai pengendali, bukan objek teknologi.
Peringatan itu relevan mengingat Indonesia menduduki peringkat tinggi dalam adopsi media sosial dan konsumsi konten digital di Asia Tenggara. Menurut data Kominfo, hingga 2024 telah tercatat ribuan kasus penipuan online yang memanfaatkan deepfake, mulai dari pinjol ilegal hingga investasi palsu bergaris tokoh negara. Belum ada regulasi spesifik yang mengatur penggunaan wajah orang lain oleh AI untuk kepentingan komersial, menciptakan kekosongan hukum yang dieksploitasi pelaku.
Di sisi lain, Megawati mendorong para saintis untuk mengarahkan AI pada tujuan kemanusiaan yang mulia. Ia mengutip dampak radiasi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang merusak DNA keturunan korban hingga kini, sebagai pengingat bahwa teknologi tanpa kompas moral justru merusak. Bidang medis dan rekayasa genetika disorot sebagai arena di mana AI seharusnya berperan menyembuhkan, bukan memanipulasi.
"Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pertanyaan ini sangat penting," kata Megawati. Ia mengingatkan agar data dan teknologi tidak dijadikan alat hegemoni baru yang memperdalam kesenjangan antarbangsa. Kesetaraan dalam akses dan manfaat AI harus jadi prinsip utama, bukan sekadar narasi di forum internasional.
Kehadiran Ramos-Horta dan delegasi Nobel serta Turing Award di pertemuan ini menegaskan urgensi kolaborasi global dalam menetapkan standar etika AI. Indonesia, sebagai ekonomi digital terbesar ASEAN, memiliki posisi strategis untuk memimpin diskusi tata kelola AI yang inklusif di kawasan ini — tidak hanya sebagai konsumen, tapi sebagai pembentuk aturan.
Langkah konkret yang diharapkan adalah percepatan RUU Perlindungan Data Pribadi dan kerangka regulasi AI yang sedang disusun Kominfo dan BRIN. Keduanya harus mengakomodasi hak citra wajah sebagai bagian dari data biometrik yang dilindungi, serta sanksi tegas bagi penyalahgunaan deepfake komersial. Tanpa payung hukum yang tajam, anekdot Megawati hari ini hanya akan jadi awalan dari gelombang kasus serupa yang lebih merugikan.