Perdebatan mengenai isu 'kelebihan kapasitas' atau overcapacity yang dituduhkan kepada Tiongkok kini menjadi sorotan utama dalam dinamika ekonomi global. Di satu sisi, negara-negara Eropa menyerukan percepatan transisi energi bersih dunia yang lebih murah dan efisien. Namun, di sisi lain, mereka justru melayangkan keluhan ketika Tiongkok berhasil memproduksi panel surya, turbin angin, baterai, dan kendaraan listrik (EV) dengan skala masif yang justru memungkinkan transisi tersebut terjadi.
Lembaga pemikir Bruegel yang berbasis di Brussels baru-baru ini merilis laporan mendalam mengenai kebijakan industri Tiongkok. Laporan tersebut menyoroti bagaimana kebijakan domestik Tiongkok telah menempatkan mereka sebagai pemimpin global dalam teknologi terbarukan. Namun, kesuksesan ini dibayar dengan harga yang mahal, yakni munculnya kelebihan kapasitas produksi yang signifikan, penurunan harga pasar, dan tantangan profitabilitas bagi perusahaan di sektor terkait.
Fenomena ini menimbulkan paradoks yang menarik dalam pandangan internasional. Tiongkok tidak hanya memiliki kapasitas produksi yang besar, tetapi juga melakukan adopsi energi terbarukan dengan kecepatan luar biasa di dalam negeri. Pertanyaan fundamental yang muncul bukanlah sekadar apakah Tiongkok memproduksi terlalu banyak barang, melainkan mengapa skala produksi tersebut dipandang sebagai ancaman keamanan ekonomi bagi sebagian negara, sementara bagi negara lain, hal ini dianggap sebagai peluang besar bagi target iklim global.
Analisis menunjukkan bahwa tekanan yang dirasakan oleh Eropa mungkin bukan bersumber langsung dari Tiongkok semata, melainkan dari masalah internal mereka sendiri. Tantangan nyata yang dihadapi Eropa mencakup masalah daya saing industri, rendahnya investasi, tingginya biaya energi, serta kesenjangan teknologi. Ketidakmampuan untuk mengubah langkah-langkah proteksionis menjadi pembaruan industri yang kompetitif membuat mereka rentan terhadap dominasi pasar dari luar.
Di sisi lain, ekspansi teknologi bersih Tiongkok telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan biaya operasional di berbagai sektor energi hijau. Bagi banyak negara berkembang, kehadiran teknologi Tiongkok yang terjangkau merupakan solusi krusial. Tanpa adanya pasokan teknologi dengan harga kompetitif, upaya dekarbonisasi global akan jauh lebih sulit dan mahal, terutama jika harus mengandalkan biaya produksi dari negara-negara Barat yang saat ini jauh lebih tinggi.
Meski kekhawatiran negara Barat terkait ketergantungan pada satu negara dan ancaman terhadap industri manufaktur lokal dapat dipahami, hal tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa Tiongkok melanggar prinsip perdagangan internasional yang berlaku. Dinamika ini menegaskan bahwa persaingan teknologi hijau bukan lagi sekadar masalah ekonomi, melainkan pertarungan pengaruh geopolitik di masa depan yang menuntut strategi adaptasi yang lebih cerdas dari setiap negara.