New York menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang secara resmi menghentikan izin pembangunan data center berskala besar. Gubernur Kathy Hochul menandatangani perintah eksekutif Selasa lalu, memberlakukan moratorium selama satu tahun untuk proyek-proyek yang mengkonsumsi daya 50 megawatt atau lebih. Kebijakan ini mencakup penghentian penerbitan izin diskresioner baru serta peninjauan ulang insentif pajak yang selama ini dinikmati industri tersebut.
Langkah drastis ini diambil setelah tekanan publik dan legislatif meningkat terkait lonjakan tagihan utilitas serta kekhawatiran keberlanjutan pasokan air. Menurut data industri, New York saat ini menempatkan 148 data center operasional, menjadikannya konsentrasi keenam terbesar di AS. Kepadatan infrastruktur digital itu mulai terasa membebani jaringan transmisi dan sumber daya lokal di beberapa wilayah.
Latar belakang kebijakan ini tidak terlepas dari dinamika politik domestik. Senatori Kristen Gonzalez baru-baru ini mengusulkan rancangan undang-undang serupa di legislatif negara bagian. Sementara itu, Hochul yang akan mencalonkan diri kembali pada pemilihan November mendapati posisi ini populer di kalangan pemilih. Survei Siena terbaru menempatkan keunggulannya 20 poin di atas lawan Republikan, Bruce Blakeman.
Populeritas anti-data center melampaui garis partai. Survei Reuters/Ipsos Juni menunjukkan hanya 14 persen Amerikan yang nyaman jika data center dibangun di dekat rumah mereka. Gallup mencatat 71 persen menentang pembangunan lokal, dengan 48 persen menentang dengan keras. Angka-angka ini mendorong setidaknya selusin negara bagian — termasuk Vermont, Michigan, dan Virginia — mengusulkan moratorium serupa.
Di Maine, legislatif telah menyetujui langganan larangan, namun gubernur Janet Mills mengeveto pada April lalu. Di Utah, proyek yang didukung Kevin O'Leary justru melaju meski protes warga, dan presiden Senat negara bagian J Stuart Adams justru kalah dalam primer Juni. Pola ini menandakan isu infrastruktur digital telah bertransformasi menjadi bahan pertarungan politik grassroots.
Ini bukan sekadar soal listrik. Analisis Reuters mengungkap proyek xAI Colossus 2 milik Elon Musk di Tennessee memasang 59 turbin gas alami tanpa izin bersih udara federal. Proyek itu diperkirakan melebihi ambang batas emisi dan berdampak tidak proporsional pada komunitas mayoritas Hitam yang sudah menderita tingkat penyakit pernapasan tinggi. Studi Universitas California-Riverside 2024 memproyeksikan 600.000 kasus gejala asma tambahan hingga akhir dekade akibat emisi data center.
Perintah Hochul juga mengubah arsitektur biaya. Pengembang kini wajib membayar tarif listrik lebih tinggi, berkontribusi pada upgrade jaringan transmisi, menyediakan pembangkitan sendiri, serta berinvestasi pada energi bersih. Gubernur berencana mencabut pembebasan pajak penjualan yang selama ini menguntungkan operator besar. Prinsipnya sederhana: beban eksternalitas tidak boleh ditanggung publik umum.
Bagi industri global, sinyal dari New York berbunyi keras. Negara bagian ini adalah hub konektivitas kritis — gerbang lalu lintas data antara AS dan Eropa. Moratorium menciptakan ketidakpastian bagi rencana ekspansi hyperscaler seperti Google, Microsoft, dan Amazon Web Services yang memiliki footprint besar di wilayah ini. Saham REIT data center turun tipis pasca-pengumuman, mengindikasikan pasar mulai memasangkan premi risiko regulasi.
Di Indonesia, relevansi berita ini tidak bisa diremehkan. Negeri ini menargetkan jadi hub data center Asia Tenggara dengan proyek-proyek besar di Batam, Jakarta, dan Karawang. PLN sudah menyiapkan skema tarif khusus industri intensif energi. Namun, pengalaman New York mengingatkan: tanpa kerangka regulasi yang matang soal beban jaringan, alokasi air, dan mitigasi emisi, boom infrastruktur digital bisa menciptakan externalitas negatif yang justru ditanggung masyarakat sekitar.
Kementerian ESDM dan Kominfo sebaiknya mempelajari model New York: moratorium evaluatif, internalisasi biaya jaringan ke pengembang, dan ketentuan energi bersih wajib. Indonesia punya keunikan — pulau-pulau terpisah dengan kapasitas jaringan heterogen. Kebijakan satu ukuran untuk semua lokasi berisiko menciptakan ketidakadilan spasial, mirip kasus Tennessee yang menimpa komunitas minoritas.
Langkah selanjutnya New York selama moratorium adalah penyusunan kerangka regulasi komprehensif. Tim gubernur akan memetakan permintaan listrik jangka panjang, menilai kapasitas watershed, dan merancang standar emisi ketat. Hasilnya akan jadi referensi negara bagian lain. Bagi Indonesia, momentum ini tepat untuk meninjau ulang roadmap data center nasional — sebelum proyek-proyek besar terkunci dalam komitmen jangka panjang yang sulit dibalikkan.