Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah melakukan investigasi mendalam terhadap 15 entitas yang diduga menjalankan operasional sebagai pialang asuransi dan reasuransi tanpa memiliki izin resmi. Langkah tegas ini diambil setelah otoritas menemukan indikasi pelanggaran melalui berbagai saluran, termasuk analisis sumber bisnis perusahaan asuransi, pemantauan jejak digital, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak pengawas terkait di sektor keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) di Jakarta, menegaskan bahwa proses pendalaman masih terus berjalan. OJK bahkan mengindikasikan adanya potensi penambahan jumlah entitas yang diduga melakukan praktik ilegal serupa, yang saat ini masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti pendukung untuk proses hukum lebih lanjut.
Sebagai upaya menjaga integritas industri, OJK menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku industri perasuransian terhadap regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini dinilai krusial untuk membangun ekosistem asuransi yang sehat, transparan, dan mampu melindungi nasabah dari berbagai risiko kerugian yang timbul akibat praktik perusahaan tidak berizin.
Dalam kerangka penegakan hukum dan perlindungan konsumen, OJK juga telah mengambil tindakan disipliner selama semester I 2026. Tercatat tiga Surat Tanda Terdaftar (STTD) agen asuransi telah dicabut akibat dugaan tindak pidana menjalankan kegiatan usaha tanpa izin. Tindakan ini merujuk pada POJK Nomor 23 Tahun 2023 yang memberikan wewenang kepada OJK untuk membatalkan izin agen yang melanggar kode etik maupun peraturan perundang-undangan.
Selain pengawasan terhadap entitas pialang, OJK terus memantau lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus. Per 29 Juni 2026, terdapat delapan perusahaan asuransi dan reasuransi serta delapan dana pensiun yang berada di bawah pengawasan ketat OJK. Hal ini dilakukan demi memastikan setiap perusahaan tetap beroperasi sesuai dengan kepentingan pemegang polis dan peserta dana pensiun.
Terakhir, OJK memaparkan progres pemenuhan modal minimum. Berdasarkan laporan Mei 2026, sebanyak 81,38 persen perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi ketentuan ekuitas tahap pertama. Sementara di sektor perusahaan penjaminan, sebanyak 79,17 persen telah mematuhi aturan ekuitas sesuai regulasi OJK yang berlaku, sebagai langkah penguatan permodalan industri keuangan nasional.