Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara resmi menetapkan agenda kerja strategis untuk memulihkan kondisi keamanan di tanah Papua. Langkah ini diambil sebagai respons mendesak atas eskalasi kekerasan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk insiden penembakan pilot asal Amerika Serikat di Yahukimo serta tewasnya seorang ibu hamil akibat kontak senjata di Intan Jaya.
Dalam rapat perdana yang berlangsung di kompleks parlemen Jakarta, Wakil Ketua DPD RI yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Papua, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa timnya telah mulai melakukan inventarisasi terhadap akar permasalahan di wilayah tersebut. Menurutnya, konflik di Papua bukanlah isu baru, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif bagi pemerintah pusat.
Anggota DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, menekankan bahwa rentetan tragedi kemanusiaan yang menimpa warga sipil tidak dapat ditoleransi lebih lanjut. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal hak-hak masyarakat yang selama ini dirasa belum terakomodasi dengan baik oleh negara. Pansus berencana untuk menjembatani keresahan warga dengan melakukan advokasi langsung ke daerah-daerah yang terdampak konflik secara signifikan.
Dalam agenda kerjanya, Pansus Papua DPD RI membagi fokus pengawasan ke dalam beberapa klaster krusial. Yorrys menjelaskan bahwa timnya akan menyoroti masalah keamanan secara menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selain itu, pansus juga akan mendalami polemik terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai memiliki kaitan dengan dinamika sosial di lapangan.
Selain persoalan keamanan, Eka Kristina Yeimo menyoroti nasib masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat konflik berkepanjangan. Pansus akan memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan di pengungsian, memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tersalurkan dengan tepat sasaran guna menjaga stabilitas kehidupan masyarakat di tengah situasi yang tidak menentu.
Sebagai langkah lanjutan, Pansus Papua DPD RI akan mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, aparat keamanan, hingga lembaga terkait, untuk duduk bersama dalam mencari solusi permanen. Pansus mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa agar rekomendasi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi landasan kuat dalam menciptakan perdamaian abadi dan kenyamanan hidup bagi seluruh rakyat di Papua.