Tekanan politik terhadap konten hiburan anak-anak semakin nyata di Inggris. Sekelompok anggota parlemen dari berbagai spektrum politik resmi mengirimkan surat kepada Menteri Kebudayaan Lisa Nandy untuk meminta intervensi pelarangan serial animasi Masha and the Bear. Surat tersebut menuntut pemerintah segera memeriksa celah hukum guna menghentikan penayangan kartun asal Rusia itu di seluruh platform domestik maupun global yang beroperasi di wilayah Britania.
Inisiatif ini dipelopori oleh anggota parlemen Partai Liberal Demokrat, Tom Gordon, yang mengoordinasikan tanda tangan lebih dari 50 rekannya dari Partai Buruh, Konservatif, Hijau, SNP, hingga Plaid Cymru. Mereka tidak lagi memandang kartun berbasis cerita rakyat Rusia tersebut sebagai hiburan yang polos. Penolakan keras dilatari kekhawatiran bahwa visual dan narasi di dalamnya secara halus menanamkan indoktrinasi militeristik era Soviet kepada penonton usia dini.
Dominasi Masha and the Bear di pangsa penonton anak tercatat melalui angka yang luar biasa. Salah satu episodenya berjudul Recipe for Disaster berdurasi tujuh menit telah menembus lebih dari 4,6 miliar penonton di YouTube, menjadikannya salah satu konten paling masif dalam sejarah platform video berbagi tersebut. Netflix mengakuisisi dua musim baru dan memperpanjang lisensi musim serta spin-off yang ada ke lebih dari 100 negara, sementara penyiar lokal ITV menayangkannya via layanan streaming ITVX.
Kontroversi ini bermula dari sorotan badan yang didukung negara Ukraina serta Menteri Luar Negeri Estonia yang mengategorikan serial produksi studio animasi Rusia Animaccord tersebut sebagai instrumen soft power Kremlin. Legislator Britania lantas menelusuri detail visual yang sebelumnya luput dari perhatian publik. Dalam satu episode, Masha yang berusia empat tahun terlihat mengenakan topi tank dan seragam era Uni Soviet.
Temuan lain yang memicu amarah wakil rakyat adalah penampilan Masha dengan topi polisi penjaga perbatasan yang identik dengan NKVD, polisi rahasia Soviet. Para anggota parlemen menegaskan bahwa institusi tersebut bertanggung jawab atas deportasi massal, eksekusi, dan penganiayaan terhadap puluhan juta orang. Studio Animaccord juga membagikan gambar serupa di akun X berbahasa Inggris dengan keterangan bernada riang: 'Seorang gadis tentara sungguhan dengan jaring kupu-kupu! Hore, aku sekarang di tentara!' yang dinilai secara aktif menormalisasi ikonografi militer Soviet.
Bagi ekosistem streaming global, langkah Parlemen Inggris membuka preseden tentang batas antara hiburan dan propaganda negara. Di Indonesia, kartun Masha and the Bear sangat mudah diakses melalui YouTube dan berbagai platform over-the-top (OTT) lokal. Orang tua Tanah Air kerap menjadikannya sebagai pengisi waktu luang anak karena visualnya yang lucu dan minim dialog verbal.
Belum ada regulasi spesifik di Indonesia yang memfilter konten animasi asing berbasis kepentingan geopolitik semacam ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kominfo lebih banyak berfokus pada pemblokiran konten pornografi dan kekerasan eksplisit. Kasus di Inggris menyoroti bahwa ancaman ideologis bisa menyelinap melalui simbolisme visual yang tampak ramah anak, sebuah celah yang belum terjamah oleh sensor kita.
Industri kreatif dalam negeri sebenarnya memiliki peluang emas di tengah kecurigaan Barat terhadap konten animasi Rusia. Produk lokal seperti Adit Sopo Jarwo atau Upin & Ipin telah membuktikan bahwa narasi budaya sendiri mampu bersaing di layar kaca. Tantangannya adalah mendongkrak kualitas produksi agar setara dengan standar internasional tanpa harus terjebak dalam agenda politik luar negeri mana pun.
Dalam surat resmi kepada Lisa Nandy, para legislator menuliskan pernyataan tegas mengenai akses anak-anak Britania. 'Anak-anak Inggris menjangkaunya melalui platform streaming global utama dan penyiar domestik terkemuka dan kami percaya ini tidak dapat diterima,' demikian bunyi petikan surat tersebut. Mereka sebelumnya menyebut tingkah laku Masha sebagai konten propaganda yang tidak halus karena memanfaatkan ketidakbersalahan tokoh anak untuk menyelipkan pesan militeristik.
Kelompok wakil rakyat itu juga menyoroti pengumuman Netflix yang memperluas lisensi tayangan ke lebih dari 100 negara sebagai langkah yang sangat problematis. Mereka menuntut tindakan pemerintah yang mendesak menyusul keputusan platform raksasa tersebut. Bagi para pengamat media, surat ini mencerminkan kegelisahan elite Eropa terhadap penetrasi budaya pop Rusia yang tetap bertahan meski sanksi ekonomi dijatuhkan pasca invasi ke Ukraina.
Jika Kementerian Kebudayaan Inggris memenuhi desakan tersebut, dampaknya akan bergulir cepat ke ranah hukum kontrak lisensi antara Netflix dan Animaccord. Blokir di Inggris bisa memicu efek domino di negara-negara Sekutu yang memiliki pandangan sejalan terkait ancaman propaganda Rusia. Produsen konten global pun terpaksa meninjau ulang kebijakan kurasi mereka agar tidak terjerat dalam krisis diplomatik.
Tren ke depan menunjukkan bahwa algoritma platform digital tidak lagi netral dari geopolitik. Penayangan kartun anak dapat berubah menjadi medan pertempuran soft power antarnegara adidaya. Orang tua di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dituntut lebih kritis membaca simbol di balik layar hiburan, karena batas antara dongeng dan doktrin kini semakin tipis.