Anggota parlemen Inggris akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Akuntabilitas Jabatan Publik, yang secara publik dikenal sebagai RUU Hillsborough, pada sidang Selasa pekan ini. Keputusan tersebut membuka jalan bagi legislasi penting ini untuk memasuki tahap peninjauan di House of Lords sebelum resmi berlaku sebagai undang-undang.
Persetujuan di tingkat House of Commons ini dicapai setelah pemerintah mengajukan serangkaian amendemen yang memecahkan kebuntuan panjang terkait penerapan kewajiban keterbukaan bagi agensi intelijen. RUU ini merupakan janji manifesto Partai Buruh pada pemilu 2024 dan menjadi salah satu prioritas reformasi hukum di negara tersebut.
Latar belakang lahirnya RUU ini bermula dari tragedi Hillsborough pada 1989, di mana 97 nyawa melayang akibat kelalaian pengamanan stadion. Investigasi independen kemudian menemukan bahwa pimpinan kepolisian secara sengaja menyebarkan narasi palsu yang menyalahkan suporter Liverpool serta menyembunyikan bukti kegagalan mereka sendiri.
Keluarga korban telah bertahun-tahun berjuang menuntut pertanggungjawaban negara. RUU ini dirancang untuk mewajibkan pejabat publik bersikap jujur dan transparan dalam setiap penyelidikan, serta memberikan bantuan hukum bagi korban bencana atau kematian akibat kelalaian negara.
Namun, proses legislasi sempat tertunda berbulan-bulan karena perdebatan sengit mengenai cakupan kewajiban keterbukaan bagi layanan intelijen. Pemerintah sebelumnya mengalami kebuntuan setelah sebuah amendemen yang diajukan pada Januari memicu kemarahan keluarga korban karena memberikan ruang bagi MI5 dan MI6 untuk menolak kerja sama tanpa persetujuan pimpinan mereka.
Bagi masyarakat Indonesia, konsep kewajiban keterbukaan absolut dari aparat negara menawarkan preseden menarik. Di Tanah Air, kasus-kasus seperti tragedi Kanjuruhan atau insiden pelanggaran hak asasi oleh aparat sering kali menghadapi tembok bisu dan minimnya pertanggungjawaban institusi. Kehadiran instrumen hukum yang memaksa negara berkata jujur sejak awal penyelidikan dapat menjadi solusi atas budaya impunitas yang mengakar.
Selain itu, komitmen menyediakan bantuan hukum gratis bagi korban bencana atau kematian akibat negara merupakan terobosan yang patut dicontoh. Di Indonesia, akses korban dan keluarga terhadap keadilan sering kali terbentur biaya litigasi yang mahal dan proses yang panjang. RUU Hillsborough menunjukkan bahwa perlindungan warga negara dari kesewenang-wenangan birokrasi harus didukung oleh infrastruktur hukum yang memihak rakyat kecil.
Perdana Menteri Keir Starmer menekankan adanya elemen kelas dalam tragedi ini, di mana jeritan keadilan kerap diabaikan karena korban berasal dari kalangan pekerja. Hal serupa kerap terjadi di berbagai negara berkembang, di mana kerentanan sosial ekonomi memperbesar risiko ketidakadilan sistemik ketika berhadapan dengan mesin negara.
Dalam pidatonya di parlemen, Starmer menegaskan bahwa keluarga Hillsborough telah berjuang agar tidak ada lagi keluarga lain yang harus menanggung penderitaan serupa. "Apa yang mereka lakukan akan melindungi individu dan keluarga yang tidak akan pernah mereka kenal, namun tidak akan pernah harus melalui apa yang mereka alami," ujar Starmer. Ia juga menyebutkan skandal lain seperti Grenfell Tower, bom Manchester Arena, dan darah terinfeksi sebagai bukti urgensi reformasi.
Andy Burnham, yang diproyeksikan menggantikan Starmer sebagai perdana menteri pada 20 Juli mendatang, menyebut legislasi ini sebagai momen bersejarah yang mengubah cara negara bekerja. "Ini benar-benar pemasangan ulang kabel negara dan penyerahan kekuasaan dari otoritas ke tangan orang biasa," kata Burnham. Ia memuji komitmen Starmer yang telah menepati janji kepada keluarga korban.
Kendati demikian, RUU ini masih menghadapi tantangan di House of Lords. Partai Konservatif menuduh Starmer terburu-buru mengesahkan RUU menjelang masa jabatannya berakhir. Nick Timothy, juru bicara keadilan oposisi, menyebut pengenalan amendemen di menit terakhir sebagai kekacauan dan menilai perlindungan bagi MI5, MI6, serta GCHQ justru diperlemah dibanding draf Januari.
Pemerintah melalui Menteri Kehakiman Catherine Atkinson menegaskan bahwa amendemen terbaru memastikan kewajiban keterbukaan berlaku untuk semua perwira intelijen individu dengan prosedur pengungkapan informasi sensitif yang aman. Downing Street menargetkan undang-undang ini resmi berlaku pada April tahun depan, bertepatan dengan peringatan tragedi Hillsborough berikutnya.