Sebuah studi yang diterbitkan pada Selasa (14 Juli) di London mengungkap bahwa remaja Inggris yang mengikuti uji coba pembatasan media sosial merasakan perbaikan pada pola tidur, kemampuan berkonsentrasi, dan kesejahteraan mental. Uji coba tersebut melibatkan 309 rumah tangga dengan peserta berusia 13 hingga 17 tahun.
Selama satu bulan, para remaja menjalani salah satu dari tiga skema intervensi yang ditetapkan peneliti. Skema tersebut meliputi batas 15 menit per aplikasi media sosial setiap hari, larangan penggunaan mulai pukul 21.00 hingga 07.00, serta penghapusan total aplikasi dari perangkat mereka. Semua kelompok melaporkan peningkatan kualitas tidur, suasana hati, fokus, waktu belajar, serta interaksi keluarga.
Uji coba ini digagas oleh pemerintah Inggris sebagai respons atas kekhawatiran meningkatnya dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental anak muda. Rencananya dilakukan sebelum Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan wacana pelarangan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.
Langkah tersebut mencerminkan tren internasional yang mulai menyoroti batas usia pengguna platform digital. Australia sebelumnya mengajukan regulasi ketat, sementara beberapa negara Eropa mengkaji pembatasan serupa. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan terstruktur dapat berdampak langsung pada perilaku remaja.
Kehadiran algoritma yang adiktif dan notifikasi terus-menerus membuat remaja sulit melepaskan gawai. Peneliti mencatat bahwa pembatasan terstruktur membantu peserta merebut kembali waktu istirahat. Dalam implementasinya, curfew pukul 21.00 hingga 07.00 terbukti paling mudah dijaga oleh keluarga dan memberi manfaat tidur paling konsisten. Sebaliknya, penghapusan total aplikasi menghasilkan lonjakan fokus tertinggi, namun memicu disrupsi sosial terbesar. Kendati demikian, tingkat kepatuhan berbeda pada setiap metode.
Di Indonesia, penetrasi internet di kalangan pelajar sudah sangat tinggi. Mayoritas remaja memiliki akun media sosial sebelum usia 13 tahun, meski aturan platform menetapkan batas minimal 13 tahun. Belum ada larangan resmi di tingkat nasional, namun orang tua kerap menggunakan fitur pengaturan layar pada sistem operasi untuk membatasi penggunaan.
Berbeda dengan Inggris yang menguji tiga skema resmi, keluarga di Tanah Air lebih mengandalkan solusi informal seperti menyita ponsel di malam hari. Namun, tantangan pembypassan serupa muncul. Remaja Indonesia juga menggunakan tablet, laptop, atau ponsel lama untuk mengakses akun tersembunyi, serta layanan VPN dan deklarasi usia palsu guna membuka blokir.
Dampaknya meluas ke lingkungan sekolah dan kesehatan publik. Guru dan psikolog anak di Indonesia mulai menyuarakan perlunya literasi digital terstandar. Tanpa dukungan kebijakan, upaya individu orang tua sulit menjangkau seluruh lapisan sosial, terutama keluarga dengan akses teknologi terbatas.
Dalam laporan tersebut, para peserta menyatakan bahwa larangan total memang paling efektif menajamkan fokus, tetapi memicu disrupsi sosial terbesar. Mereka merasa terputus dari pergaulan, terutama jika Snapchat menjadi sarana komunikasi utama. Perasaan terisolasi ini menjadi catatan penting bagi perancang kebijakan.
Di sisi lain, kelompok dengan batas 15 menit per aplikasi mencatat kepatuhan terendah karena dianggap tidak praktis. Remaja mengeluh batasan tersebut memotong percakapan dan komunikasi antarteman. Mereka merekomendasikan agar pembatasan peka terhadap usia dan kematangan, dengan otonomi lebih luas bagi remaja akhir.
Ke depan, pemerintah Inggris kemungkinan akan menjadikan hasil studi ini fondasi kebijakan nasional. Rencana pelarangan bagi anak di bawah 16 tahun bisa saja direalisasikan dengan penyesuaian berdasar usia. Industri teknologi juga dituntut menyediakan kontrol orang tua yang lebih sulit dibypass.
Bagi Indonesia, tren pembatasan usia di ranah daring mungkin mendorong revisi regulasi perlindungan anak. Kolaborasi antara kementerian terkait, sekolah, dan keluarga menjadi kunci. Perubahan perilaku remaja memerlukan intervensi budaya, bukan sekadar pemblokiran teknis yang mudah dilewati.