Mantan anggota parlemen Partai Konservatif Inggris Ann Widdecombe ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Haytor, Inggris barat daya, pada 9 Juli pukul 11.40 pagi waktu setempat. Perempuan berusia 78 tahun itu mengalami luka serius, dan polisi awalnya menganggapnya sebagai kasus pembunuhan biasa sebelum tim antiterorisme mengambil alih.
Seorang pria kulit putih berusia 28 tahun ditangkap di South Yorkshire pada Jumat lalu dengan tuduhan pembunuhan. Namun pada Senin, unit antiterorisme menangkap kembali tersangka tersebut dengan tuduhan merencanakan atau menginisiasi tindakan terorisme. Kepala Polisi Antiterorisme Nasional Laurence Taylor menyatakan pihaknya mengejar beberapa jalur penyelidikan untuk memastikan motivasi serangan.
Widdecombe merupakan figur kontroversial di panggung politik Inggris. Ia menjabat sebagai anggota parlemen Maidstone dari 1987 hingga 2010 dan pernah menjadi sekretaris dalam negeri bayangan pada 1999. Setelah keluar dari House of Commons, ia beralih ke dunia hiburan lewat acara Big Brother dan Strictly Come Dancing, namun pandangan konservatifnya tetap tajam.
Pada 2019, ia bergabung dengan Brexit Party untuk mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan duduk sebagai anggota parlemen Eropa hingga 2020. Tiga tahun berselang, Widdecombe memilih partai sayap kanan Reform UK sebagai juru bicara imigrasi dan keadilan. Posisinya yang menolak aborsi dan penyamaan usia konsensual hubungan gay dengan heteroseksual kerap memicu perdebatan publik.
Penyidikan berbelok ke arah terorisme setelah informasi baru muncul pekan ini. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood mengonfirmasi bahwa tersangka tidak terdaftar dalam program pencegahan ekstremisme Prevent. Ia menekankan pentingnya ruang bagi polisi untuk bekerja tanpa spekulasi, sekaligus meminta masyarakat yang memiliki informasi segera melapor.
Kasus ini menghidupkan kembali kecemasan akan keamanan politikus di Inggris. Dua anggota parlemen tewas dalam dasawarsa terakhir: Jo Cox dibunuh pada 2016 oleh penyerang pengagum Nazi, dan David Amess dibacok pada 2021 oleh pria yang terinspirasi ISIL. Politikus Indonesia sebaiknya mencermati pola ini, karena ancaman terhadap wakil rakyat juga meningkat seiring dengan radikalisasi ruang digital.
Sorotan kini tertuju pada peran algoritma media sosial yang memperparah polarisasi. Brandon Cox, suami Jo Cox, menulis di X bahwa keamanan politikus harus ditingkatkan, tetapi tidak akan menyelesaikan akar masalah jika budaya yang melegitimasi kekerasan politik melalui media sosial algoritmik tetap dibiarkan. Di Indonesia, temuan berulang menunjukkan penyebaran ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024 di platform seperti X dan TikTok.
Perbandingan dengan lokal menunjukkan kesamaan. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu kerap mencatat serangan pribadi terhadap kandidat secara daring. Startup pengawas media sosial dalam negeri dan komunitas literasi digital berupaya memitigasi, namun belum setara dengan regulasi ketat yang mulai digodok di Eropa melalui Undang-Undang Layanan Digital.
“Politik adalah panggilan bagi kami yang duduk di sini, namun tidak seharusnya menjadi hal berbahaya,” tegas Mahmood di House of Commons, merujuk pada pembunuhan Cox dan Amess. Ia menambahkan bahwa departemen keamanan parlemen terus meninjau prosedur pengawalan agar anggota legislatif dapat bertugas dengan aman.
Iain Duncan Smith, mantan pemimpin Partai Konservatif, mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap “bahasa kasar dan penuh kekerasan” di media sosial. Pernyataan itu sejalan dengan seruan banyak pihak agar platform teknologi memperlihatkan transparansi terkait sistem rekomendasi yang membesar-besarkan konten ekstrem.
Kepolisian Inggris berencana menerbitkan panduan keamanan baru bagi anggota parlemen dalam waktu dekat. Penyidikan terhadap tersangka 28 tahun itu diproyeksikan akan membuka jejaring ekstremisme sayap kanan, mengingat lokasi properti terkait di Rotherham berjarak lebih dari 320 kilometer dari tempat kejadian.
Ke depan, masyarakat Indonesia perlu mendorong platform lokal dan global beroperasi di tanah air untuk menerapkan moderasi berbasis kecerdasan buatan yang dapat memotong rantai viralitas ujaran kebencian. Tanpa intervensi struktural pada algoritma, ancaman terhadap penyelenggara negara akan terus tumbuh seiring degradasi diskursus publik.