Seremban — Mohd Wan Riduan, 65 tahun, memakai rompi dan topi Barisan Nasional (BN) dengan bangga di tengah keramaian kampanye Perikatan Nasional (PN) di Sikamat, Jumat (29/7) lalu. Untuk mantan anggota UMNO ini, momen itu menandai berakhirnya rasa malu yang menempel sejak BN bermitra dengan Pakatan Harapan (PH) di pemilu negeri 2023 silam. "Dahulu saya diejek 'UMDAP' hingga telinga berdenging," ujarnya, merujuk pada gabungan nama UMNO dan DAP yang dianggap mengkhianati idealisme Melayu. "Kini saya bisa memakai atribut ini dengan bangga karena BN kembali bersebelahan dengan partai-partai Melayu."
Perubahan suasana ini mencerminkan pergeseran tektonik di peta politik Negeri Sembilan. Di pemilu 2023, PH memenangkan 17 dari 36 kursi Dewan Undangan Negeri (DUN), BN 14, dan PN hanya 5. Kini, dengan pakta strategis BN-PN — di mana BN menggelar calon di 25 kursi dan PN 11 kursi — para analis memprediksi koalisi ini berpeluang besar merebut minimal 22 kursi, jauh melebihi angka mayoritas 19. PH diproyeksikan hanya mendapatkan sembilan kursi, sementara lima kursi lain dinilai sulit diprediksi.
Latar belakang pakta ini bermula dari kekecewaan basis UMNO terhadap kerjasama dengan PH pasca pemilu umum 2022. Meski kedua koalisi itu tetap bermitra di tingkat federal dalam Pemerintah Persatuan, dinamika di tingkat negeri berubah drastis. Di Johor bulan lalu, BN menyapu 48 dari 56 kursi yang dikejar tanpa PH. Negeri Sembilan kini menjadi uji coba kedua apakah rumus "persatuan suara Melayu" itu bisa direplikasi.
Menurut Hisommudin Bakar, Direktur Eksekutif Ilham Centre, PH pada 2023 sangat bergantung pada suara pendukung BN untuk menang. "Kesejajaran politik kini berubah total. Pakta BN-PN tampak cukup kuat untuk memastikan kemenangan mereka," katanya kepada CNA. Survei Ilham Centre pada 18–30 Juli melibatkan 1.002 responden, enam grup fokus, dan 38 wawancara mendalam, dengan kesalahan sampling 3,1 persen.
Kunci strategi pakta ini adalah menghindari pecahnya suara Melayu di 23 kursi mayoritas Melayu, di mana 11 di antaranya memiliki proporsi pemilih Melayu di atas 75 persen. Mustapha Nagoor, Sekretaris UMNO Negeri Sembilan yang mempertahankan kursi Palong dengan mayoritas tipis 564 suara pada 2023, meyakini pemilih Melayu menolak ideologi PH, khususnya DAP. "Secara teoritis, pakta BN-PN lebih harmonis untuk negeri ini," tandasnya.
Namun, tantangan datang dari Bersatu, komponen PN yang hubungan dengan PAS-nya sudah retak. Partai pimpinan Muhyiddin Yassin ini maju di 24 kursi dengan logo sendiri, berisiko memecah suara oposisi. Di sisi lain, PH menghadapi defisit tidak hanya di kalangan Melayu, tapi juga di basis tradisionalnya: pemilih non-Melayu. Ilham Centre mencatat PH "gagal mempertahankan dukungan maksimal di kalangan pemilih inti mereka sendiri."
Dinamika ini menarik perhatian pengamat politik Indonesia. Pola koalisi berbasis etnis dan agama di Malaysia — di mana partai-partai Melayu bersatu menentang koalisi multi-etnis yang dipimpin partai keturunan Tionghoa — memiliki paralelis dengan sejarah politik Indonesia pasca-Reformasi. Perbedaan mendasarnya, sistem pemilu Malaysia berbasis distrik unggul (first-past-the-post) memperbesar pengaruh konsolidasi suara blok etnis, sedangkan sistem representasi proporsional Indonesia mendorong koalisi lintas identitas.
Bagi Indonesia, stabilitas politik Malaysia selalu strategis mengingat keterikatan ekonomi, keamanan Selat Malaka, dan jutaan pekerja migran Indonesia di sana. Kemenangan BN-PN yang lebih condong ke narasi ketuanan Melayu-Islam mungkin memengaruhi kebijakan bilateral soal TKI, batas maritim, hingga dinamika ASEAN. Sebaliknya, kelemahan PH yang dipimpin Anwar Ibrahim — tokoh yang dikenal dekat dengan elit Indonesia — bisa mengurangi ruang kolaborasi reformasi demokrasi di wilayah.
Mata kini tertuju pada Kotak Surat hari Sabtu. Jika proyeksi Ilham Centre terbukti akurat, Negeri Sembilan akan menjadi negeri kedua setelah Johor yang jatuh ke tangan blok Melayu konservatif dalam hitungan bulan. Hal itu akan mengirim sinyal kuat ke Putrajaya: meski Anwar tetap bertahan di tingkat federal berkat dukungan Borneo dan Sarawak, fondasi suara Melayu di Semenanjung semakin retak. Bagi UMNO, ini adalah momen penebusan martabat setelah lama dianggap "menjilat" DAP. Bagi PH, ini adalah jam keputusan: apakah mereka mampu menjawab kebutuhan ekonomi rakyat tanpa mengandalkan aritmatika identitas semata.
Apapun hasilnya, pemilu negeri ini membuktikan bahwa di Malaysia, seperti di banyak demokrasi plural, identitas tetap menjadi mata uang politik paling bernilai — dan pakta kekuasaan selalu bersifat transaksional, tidak ideologis.