Pengadilan Tinggi Singapura telah membatalkan putusan Dewan Banding Kompetisi dan menguatkan kembali keputusan Komisi Persaingan Usaha dan Konsumen Singapura (CCS) yang menyatakan dua operator gudang bersalah karena melanggar undang-undang persaingan usaha. Kasus ini berpusat pada praktik pertukaran informasi mengenai rencana kenaikan harga yang dilakukan oleh CNL Logistic Solutions dan Gilmon Transportation & Warehousing.
Dalam putusan tertanggal 30 Juni, pengadilan menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 34 Undang-Undang Persaingan Usaha. Pelanggaran ini bermula dari investigasi CCS terhadap empat operator gudang di Keppel Distripark. Pada November 2022, CCS menemukan bukti bahwa perwakilan perusahaan berkomunikasi pada Juni 2017 terkait rencana penerapan biaya tambahan zona perdagangan bebas (FTZ) dengan tarif yang seragam.
Berdasarkan investigasi, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan informasi yang diperoleh dari pesaing selama negosiasi dengan pelanggan. Hal ini memicu penerapan biaya tambahan yang serentak oleh keempat operator gudang tersebut. Akibat tindakan ini, CCS menjatuhkan denda finansial dengan total nilai mencapai S$2,8 juta atau sekitar US$2,1 juta kepada pihak-pihak terkait.
Sebelumnya, CNL dan Gilmon sempat mengajukan banding pada Januari 2023, yang sempat dimenangkan oleh Dewan Banding Kompetisi pada Juli tahun lalu. Saat itu, dewan berpendapat bahwa CCS kurang mempertimbangkan konteks ekonomi, termasuk pangsa pasar perusahaan yang relatif kecil di Keppel Distripark. Namun, putusan Pengadilan Tinggi kali ini mementahkan argumen tersebut.
Hakim Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa pertukaran informasi mengenai strategi harga bukanlah percakapan kasual biasa. Tindakan ini terbukti membantu perusahaan mengatasi kelemahan kompetitif mereka secara individu dan memaksa pelanggan menerima kenaikan harga yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Pengadilan menolak argumen bahwa pangsa pasar yang kecil membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum atas kerusakan persaingan.
Menanggapi putusan ini, CEO CCS, Alvin Koh, menekankan bahwa setiap pelaku bisnis wajib menetapkan harga secara mandiri tanpa koordinasi dengan pesaing. Ia memperingatkan bahwa perusahaan dengan pangsa pasar kecil sekalipun tetap dapat dikenai sanksi jika terbukti melakukan praktik anti-persaingan. CCS berkomitmen akan terus menindak tegas tindakan yang merugikan iklim kompetisi dan konsumen di Singapura.