Doha, Qatar – Negara-negara Teluk secara resmi menyambut baik terobosan perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang selama ini tidak diinginkan oleh kawasan tersebut. Enam negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)—Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman—kini menempuh jalur diplomasi yang lebih realistis demi menjaga stabilitas regional.
Sejak Revolusi Islam 1979, Israel secara konsisten berupaya mengisolasi Iran dan jaringan proksinya di Timur Tengah. Namun, ironisnya, langkah agresif yang diambil Israel justru mendorong negara-negara Teluk untuk lebih mendekat dan membangun dialog dengan Teheran. Pergeseran ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam pasca serangan militer antara AS dan Iran pada 28 Februari lalu, yang memaksa negara-negara Teluk untuk mengevaluasi ulang strategi pertahanan mereka.
Farah al-Qawasmi, peneliti dari Gulf Studies Center di Universitas Qatar, menjelaskan bahwa konflik yang sedang berlangsung telah memaksa negara-negara Teluk untuk menempuh hubungan yang lebih pragmatis dengan Teheran. Fokus utama mereka saat ini adalah meningkatkan dialog untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut yang dapat melumpuhkan ekonomi kawasan.
Meski menyambut baik nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran, negara-negara Teluk menegaskan bahwa sikap ini bukan berarti adanya kepercayaan penuh terhadap Teheran. Sebaliknya, dukungan ini didorong oleh urgensi untuk menghentikan perang dan membatasi potensi konflik yang lebih luas. Diplomasi kini dianggap sebagai instrumen yang jauh lebih efektif dibandingkan konfrontasi militer langsung.
Rob Geist Pinfold, dosen studi keamanan di King’s College London, menyoroti bahwa ancaman nyata bagi negara Teluk saat ini bukan lagi sekadar program nuklir Iran, melainkan penutupan Selat Hormuz melalui penggunaan drone dan rudal. Oleh karena itu, negara-negara Teluk mendesak adanya perjanjian yang lebih komprehensif antara AS dan Iran yang mencakup keamanan maritim, tidak hanya terbatas pada masalah nuklir saja.
Ke depan, stabilitas di Timur Tengah sangat bergantung pada bagaimana kesepakatan ini diimplementasikan. Realisme politik kini mendominasi kebijakan luar negeri di kawasan Teluk, di mana dialog dipandang sebagai benteng pertahanan terbaik untuk melindungi kepentingan nasional mereka dari tindakan destabilisasi yang mungkin terjadi di masa depan.