Robert Jenrick, juru bicara bidang Treasury dari partai Reform UK, melancarkan kritik tajam terhadap pemerintah Inggris. Ia menuding terjadinya kelalaian tugas (dereliction of duty) dalam penyediaan pengawalan berbayar pajak untuk pemimpin partainya, Nigel Farage.
Tuduhan tersebut dilontarkan menyusul terungkapnya fakta bahwa Reform UK pernah menolak tawaran pengamanan dari negara pada tahun lalu. Penolakan itu terjadi karena paket keamanan yang ditawarkan dianggap telah mengalami pemotongan drastis.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah kematian Ann Widdecombe, yang kini diselidiki oleh unit anti-terorisme kepolisian. Widdecombe merupakan figur senior di Reform UK. Kematiannya memicu perdebatan nasional mengenai standar perlindungan yang diberikan kepada para politisi di Inggris.
Kementerian Dalam Negeri (Home Office) langsung membantah tudingan Jenrick. Juru bicara mereka menyebut komentar tersebut "sama sekali tidak benar" (categorically untrue). Mereka menegaskan bahwa menteri-menteri tidak dilibatkan dalam keputusan terkait keamanan anggota parlemen (MP).
Farage sendiri telah menyetujui pertemuan dengan Home Office untuk membahas pengaturan keamanannya. Pertemuan tersebut ditawarkan oleh Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood, yang mana Farage menerimanya. Sebelumnya, Zia Yusuf dari Reform UK mengklaim bahwa pejabat parlemen memutuskan pada September tahun lalu untuk memangkas pengawalan Farage sebesar 75%. Akibatnya, donor partai harus turun tangan menanggung biaya keamanan.
Dalam wawancara dengan program Today di BBC Radio 4, Jenrick dimintai klarifikasi mengenai kesetaraan paket keamanan Farage dengan pemimpin oposisi Kemi Badenoch dari Partai Konservatif. Ia membenarkan bahwa tawaran yang ditolak Farage memang dianggap tidak memadai. "Yang membuat saya heran adalah, hanya dalam waktu singkat setelah ia terpilih sebagai anggota parlemen, otoritas memilih untuk menurunkan drastis keamanannya," ujar Jenrick.
Ia menambahkan bahwa kematian Widdecombe seharusnya tidak menjadi prasyarat agar Farage mendapatkan audiensi dengan komite terkait di Home Office. "Ini benar-benar kelalaian tugas, dan pada akhirnya menteri dalam negerilah yang mengambil keputusan tersebut," tegas Jenrick. Ia bahkan mempertanyakan apakah perlakuan serupa akan menimpa tokoh dengan pandangan politik berbeda.
Di Indonesia, isu keamanan tokoh publik dan politisi juga menjadi sorotan yang kian kritis. Meski perlindungan fisik bagi pejabat negara diatur dalam protap pengawalan kepolisian, ancaman era digital seperti doxing, peretasan, hingga intimidasi di media sosial belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema keamanan negara. Berbeda dengan Inggris yang memiliki komite independen seperti RAVEC (Royal and VIP Executive Committee), Indonesia mengandalkan pengamanan presiden/wakil presiden (Paspampres) serta pengawalan oleh Polri untuk tingkat menteri dan tokoh tertentu, namun tidak otomatis menyertakan mantan anggota parlemen atau tokoh oposisi non-pejabat.
Mantan Menteri Kehakiman Konservatif, Sir Robert Buckland, yang pernah memimpin tinjauan keamanan pasca pembunuhan MP David Amess pada 2021, menyatakan telah merekomendasikan peningkatan perlindungan. "Sebelum kematian Ann, saya sudah berkirim surat dengan menteri dalam negeri mengenai perlunya limb kedua dari tinjauan saya, yakni melihat secara saksama pengaturan keamanan MP dari semua fraksi," kata Buckland kepada BBC. Ia mengakui adanya variabel arbitrer yang mengkhawatirkan dalam penentuan status keamanan politisi.
Menteri Treasury Lucy Rigby mengakui bahwa MP saat ini dan mantan MP dari berbagai spektrum politik menghadapi kekhawatiran keamanan yang meningkat. Sementara itu, juru bicara Reform UK menegaskan bahwa pemotongan 75% tanpa alasan jelas terjadi di saat ancaman terhadap tokoh sayap kanan meningkat, merujuk pada pembunuhan Charlie Kirk. "Dihadapkan pada tawaran negara yang tidak lagi memadai, Nigel menolak paket yang dipangkas itu dan Reform mengambil keputusan bertanggung jawab untuk mempertahankan perlindungan yang layak," jelasnya.
Farage saat ini sedang bersiap untuk kembali memperebutkan kursi Clacton dalam pemilihan sela pertengahan Agustus. Pemilihan tersebut terpaksa digelar setelah ia mengundurkan diri sebagai MP awal bulan ini. Proses ini juga menunda penyelidikan komisioner standar parlemen terkait sumbangan tunai 5 juta poundsterling dari donor besar yang belum ia laporkan. Farage sebelumnya menyatakan dana tersebut akan ia gunakan untuk biaya keamanan di masa depan.
Ancaman terhadap keselamatan politisi memang menjadi isu global. Selain Amess, bulan lalu menandai peringatan 10 tahun pembunuhan MP Labour Jo Cox. Pemerintahan Konservatif sebelumnya telah menggelontorkan dana 31 juta poundsterling pada Mei 2024 untuk meningkatkan keamanan para MP. Dewan Perwakilan Rakyat (House of Commons) Inggris menegaskan bahwa pengaturan keamanan terus ditinjau secara ketat oleh profesional keamanan bersama kepolisian, demi menjamin demokrasi berjalan tanpa ancaman fisik bagi wakil rakyat.
Ke depan, pertemuan Farage dengan Home Office akan menjadi ujian bagi transparansi perlindungan politik di Inggris. Jika keluhan pemotongan 75% terbukti, negara perlu merumuskan ulang protokol keamanan yang setara bagi semua pandangan politik. Di saat yang sama, Indonesia bisa mengambil pelajaran mengenai pentingnya audit berkala terhadap ancaman fisik dan siber bagi seluruh lapisan wakil rakyat, bukan hanya mereka yang memegang jabatan eksekutif.