Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis di seluruh sekolah negeri Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya saat membacakan pidato kenegaraan sekaligus menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
"Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri bangsa kita: pendidikan adalah hak semua anak Indonesia," ucap Prabowo di hadapan anggota DPR dan DPD. Ia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memastikan setiap anak bangsa mendapat akses pendidikan tanpa terhambat biaya.
Kebijakan ini merupakan lanjutan dari program Sekolah Penggerak dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah berjalan sejak era pemerintahan sebelumnya. Namun, hingga kini masih banyak sekolah negeri yang meminta kontribusi orang tua atas nama dana kebersamaan atau seragam. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan sekitar 60 persen dari 200 ribu sekolah negeri masih memungut biaya tambahan dari orang tua murid.
Prabowo mengakui tidak semua keluarga membutuhkan subsidi penuh. "Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis," katanya. Pendekatan ini bertujuan memfokuskan anggaran bagi keluarga miskin dan rentan, sambil memberi ruang bagi sekolah swasta berperan bagi kelas menengah atas.
Di sisi infrastruktur digital, Presiden menargetkan setiap sekolah negeri memiliki empat ruang kelas dilengkapi Interactive Flat Panel (IFP) atau layar pintar interaktif hingga akhir tahun ini. Saat ini, rata-rata sekolah baru menerima satu unit IFP sepanjang 2025. Penambahan tiga unit baru per sekolah berarti pemerintah harus menyiapkan sekitar 600 ribu unit layar interaktif dalam waktu enam bulan.
Perangkat IFP ini dirancang mendukung pembelajaran jarak jauh (long distance learning) serta metode mengajar berbasis teknologi. Guru dapat mengakses materi digital, melakukan video conference dengan kelas lain, dan menampilkan simulasi visual yang sulit direalisasikan dengan papan tulis konvensional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menyiapkan platform pembelajaran digital terintegrasi yang akan dihubungkan ke jaringan IFP nasional.
Namun, tantangan implementasi tidak sebatas pengadaan perangkat keras. Survei internal kementerian pada kuartal pertama 2026 menunjukkan hanya 35 persen guru sekolah negeri yang terlatih memanfaatkan teknologi interaktif dalam pengajaran harian. Tanpa pelatihan berkelanjutan, risiko IFP terbuang sia-sia atau hanya berfungsi sebagai proyektor mahal menjadi sangat nyata.
Soal renovasi fisik, Prabowo menargetkan penyelesaian perbaikan seluruh sekolah yang membutuhkan penanganan paling lambat 2029. Data terbaru menunjukkan 42 persen dari 150 ribu bangunan sekolah negeri mengalami kerusakan ringan hingga berat — mulai dari atap bocor, lantai retak, hingga struktur tidak layak huni. Anggaran renovasi dialokasikan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp 45 triliun, meningkat tajam dari Rp 18 triliun tahun anggaran berjalan.
"Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depannya," tegas Kepala Negara. Frasa "aman dan bermartabat" ini merujuk pada standar minimum: ruang kelas padat maksimum 32 siswa, sanitasi layak, akses air bersih, dan struktur bangunan tahan gempa.
Paket kebijakan ini — gratis biaya, digitalisasi kelas, dan revitalisasi bangunan — merupakan strategi terpadu untuk mengejar ketinggalan indeks pembangunan manusia Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia 2025, Indonesia menempati peringkat 114 dari 174 negara dalam Indeks Modal Manusia, di bawah Vietnam (48) dan Thailand (80). Pendidikan gratis berkualitas diproyeksikan menaikkan rata-rata lama sekolah dari 8,5 tahun menjadi 10,5 tahun pada 2030.
Kritikus mengingatkan soal keberlanjutan fiskal. Anggaran pendidikan 2027 dialokasikan Rp 665 triliun, naik 12 persen dari tahun lalu, namun tetap di bawah target 20 persen dari APBN yang diamanatkan UUD 1945. Prabowo menjawab dengan menitikberatkan efisiensi belanja: pengadaan IFP dan renovasi akan melalui e-katalog dan lelang elektronik terbuka untuk menekan harga serta mencegah markup.
Langkah selanjutnya adalah penetapan Peraturan Presiden (Perpres) turunan yang mengatur mekanisme penarikan dana BOS tanpa uang saku orang tua, standar teknis IFP, serta jadwal prioritas renovasi berbasis data kerusakan. Tim Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ditargetkan menyelesaikan rancangan Perpres sebelum Oktober 2026 agar pelaksanaan dimulai awal 2027.