Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki arena persaingan yang sehat di bidang pendidikan. Pernyataan itu disampaikannya dalam pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD-DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8) sore.
"TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan, itu yang kita inginkan," ucap Prabowo di depan para legislator. Kepala Negara mengakui dinamika internal kedua institusi: saat ia memuji TNI, Kapolri jadi resah, dan sebaliknya. Menurutnya, ketegangan positif itulah yang harus dijaga agar keduanya terus terpacu meningkatkan mutu layanan publik, khususnya pendidikan bagi generasi muda.
Instruksi itu bukan sekadar retorika. Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah merealisasikan lima SMA Taruna Nusantara baru yang mulai menerima siswa tahun pelajaran ini. Kelima sekolah tersebar di Cimahi (Jawa Barat), Malang (Jawa Timur), Pagar Alam (Sumatera Selatan), Sepaku di Ibu Kota Nusantara (Kalimantan Timur), dan Minahasa (Sulawesi Utara). Kehadiran mereka melengkapi SMA Taruna Nusantara pionir di Magelang, Jawa Tengah, yang sudah beroperasi sejak lama.
Di sisi Polri, Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara (LPKTB) juga telah menyelesaikan pembangunan satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. Dengan begitu, peta sekolah berbasis ketarunaan kini memiliki enam titik TNI dan satu titik Polri yang siap beroperasi. Prabowo menilai keberadaan ganda ini menciptakan tekanan konstruktif: masing-masing institusi akan berusaha menonjolkan kurikulum, fasilitas, dan prestasi siswa terbaik untuk menarik minat calon pendaftar.
Latar belakang kebijakan ini terkait erat dengan visi Prabowo memperkuat karakter dan kompetensi generasi emas 2045. Beliau sering menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah serta minimnya pilihan sekolah unggulan bagi putra-putri terbaik di daerah. Melibatkan TNI dan Polri — dua institusi yang memiliki disiplin, manajemen logistik, dan jaringan nasional — dianggap jalur tercepat untuk mendistribusikan standar pendidikan tinggi ke pelosok negeri tanpa menunggu birokrasi daerah yang sering lambat.
Namun, pendekatan militer-polisi dalam pendidikan menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi. Beberapa pakar kurikulum khawatir nuansa disiplin keras dan hierarki ketat akan menggeser ruang kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Di sisi lain, pendukung menilai struktur karakter yang dibangun di lingkungan taruna — tanggung jawab, kerja tim, ketahanan mental — justru cocok sebagai fondasi sebelum siswa memasuki perguruan tinggi atau dunia kerja yang penuh tekanan.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan jalur ketarunaan. Program SMA Garuda dirancang untuk menampung anak-anak dengan bakat dan kecerdasan istimewa (gifted students). Empat kampus pertama sudah berdiri di Belitung Timur (Bangka Belitung), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), Bulungan (Kalimantan Timur), dan Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur). Lokasi-lokasi itu sengaja dipilih di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) untuk mengangkat potensi lokal yang selama ini tersembunyi.
Ekspansi berlanjut lewat SMA Garuda Transformasi. Hingga 2026, sudah ada 42 unit tersebar di 15 provinsi — 12 sekolah diresmikan 2025 dan 30 tambahan tahun ini. Semua sekolah Garuda mengadopsi kurikulum International Baccalaureate (IB), standar global yang diakui universitas top dunia. Langkah ini menjawab keluhan orang tua kaya yang biasa mengirim anak ke sekolah internasional mahal: kini standar setara tersedia di sekolah negeri gratis.
Penggunaan kurikulum IB di sekolah negeri skala masif ini merupakan preceden baru. Dulu, IB hanya ditemukan di sekolah swasta elit biayanya ratusan juta per tahun. Kini, siswa berprestasi dari keluarga miskin di NTT atau Kalimantan bisa mengakses materi Theory of Knowledge, Extended Essay, dan Creativity-Activity-Service tanpa beban biaya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan pelatihan intensif bagi guru-guru terpilih agar mampu mengajar standar IB dengan efektif.
Tantangan besar hadang di implementasi. Rekrutmen guru berkompeten IB butuh waktu dan anggaran besar. Infrastruktur laboratorium, perpustakaan digital, dan studio seni di 42 titik Garuda Transformasi plus enam SMA Taruna harus diseragamkan. Koordinasi antara Kemhan, Polri, Kemendikdasmen, dan pemerintah daerah jadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang atau penganggaran ganda.
Masyarakat sipil dan LSM pendidikan meminta transparansi mekanisme seleksi siswa. Jika SMA Taruna dan Garuda hanya jadi ladang anak pejabat atau elit militer, tujuan merataukan akses pendidikan gagal. Prabowo sendiri menegaskan seleksi berbasis meritokrasi dan potensi, bukan latar belakang orang tua. Ia meminta pengawasan publik dan media agar proses penerimaan siswa baru berlangsung adil dan terbuka.
Ke depan, keberhasilan model kompetisi TNI-Polri di pendidikan akan diuji nyata saat lulusan pertama keluar ke perguruan tinggi dan pasar kerja. Jika mereka menunjukkan karakter kepemimpinan, adaptabilitas, dan kompetensi akademik tinggi, model ini bisa direplikasi ke jenjang SMP atau bahkan SD. Sebaliknya, jika hanya menghasilkan siswa patuh tanpa suara kritis, kritik soal militarisasi pendidikan akan semakin keras. Tahun depan jadi momen krusial: apakah persaingan kebaikan itu benar-benar melahirkan generasi unggul, atau hanya gimmick politik.