Tokyo, 15 Juli — Asosiasi perusahaan penyuling minyak Jepang memutuskan langkah strategis untuk mengamankan pasokan energi nasional. Rencana itu mencakup diversifikasi sumber minyak mentah serta dukungan terhadap proyek pipa yang menghindari Selat Hormuz.
Shunichi Kito, Presiden Petroleum Association of Japan (PAJ) merangkap Chairman Idemitsu Kosan, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers hari ini. Ia menegaskan bahwa membangun alternatif pengiriman minyak tanpa melewati Selat Hormuz menjadi prioritas utama, bukan sekadar mencari pengganti negara penyuplai dari Timur Tengah.
Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan laut lepas. Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melewati selat sempit tersebut. Bagi Jepang, ketergantungan terhadap crude grade dari Timur Tengah sangat tinggi, sehingga gangguan di selat itu berpotensi menghentikan pasokan dalam waktu singkat.
Ketegangan di kawasan Teluk, termasuk krisis Iran pada masa lalu, menjadi pelajaran berharga bagi industri minyak Jepang. Produsen di Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi telah meminta pemerintah Jepang ikut serta atau mendukung perluasan jaringan pipa yang memotong rute Selat Hormuz.
UEA berencana mempercepat pembangunan pipa minyak baru guna menggandakan kapasitas ekspor melalui Pelabuhan Fujairah pada 2027. Di sisi lain, Arab Saudi mengkaji perluasan kapasitas pipa existing menuju pesisir Laut Merah di bagian barat negara tersebut.
Bagi Indonesia, kabar ini relevan karena negeri kita juga mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentah dari Timur Tengah. Meski proporsi ketergantungan tidak separah Jepang, kilang-kilang Pertamina terbiasa mengolah grade dari region yang sama. Gangguan di Hormuz otomatis mengerek harga BBM domestik dan menekan neraca perdagangan.
Perbandingan menarik terlihat pada fleksibilitas kilang. Jepang menyadari konfigurasi fasilitas mereka lebih cocok untuk crude Timur Tengah, sehingga penyerapan volume besar minyak Amerika Serikat sulit dilakukan saat ini. Indonesia menghadapi tantangan serupa; program upgrade kilang seperti RDMP harus mempertimbangkan kemampuan memproses beragam grade agar resilien terhadap gejolak geopolitik.
Langkah Tokyo memperkuat rantai pasok melalui ikatan erat dengan negara produsen dan pengamanan kapasitas tanker patut dicontoh. Pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi skema penyangga cadangan naphtha atau crude, mengingat menteri industri Jepang belakangan ini menyebut opsi stockpiling yang sedang dikaji.
“Menciptakan alternatif yang benar-benar berfungsi untuk minyak mentah yang selama ini lewat Selat Hormuz adalah hal paling krusial, bukan penggantian sederhana sumber dari Timur Tengah,” tegas Kito di hadapan wartawan.
Kito menambahkan bahwa minyak mentah AS menjadi salah satu opsi diversifikasi. Namun, mengingat setup kilang Jepang saat ini, penanganan volume besar crude Amerika masih terbentur keterbatasan teknis. Ia berharap paket ketahanan energi pemerintah yang rampung akhir Agustus dapat menjaga pasokan stabil sekaligus meningkatkan daya saing industri.
Ke depan, asosiasi akan mendalami kerja sama dengan negara penghasil minyak, mengamankan armada tanker, serta meningkatkan fleksibilitas operasional kilang. Jepang juga menunda berkomentar soal skema cadangan naphtha yang disebut Menteri Industri Ryosei Akazawa, menunggu kajian formal.
Proyek pipa UEA dan Saudi diproyeksikan mengubah peta logistik energi global dalam beberapa tahun. Jika terwujud, rute alternatif itu dapat meredam volatilitas harga saat krisis selat terjadi. Industri penyulingan Asia, termasuk Indonesia, akan merasakan dampaknya melalui stabilisasi pasokan regional.