Menjelang perayaan hari jadi ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat, pemerintah AS tengah gencar mempromosikan citra kebangkitan mereka melalui serangkaian acara budaya dan diplomatik di seluruh Asia Tenggara, mulai dari Singapura hingga Kamboja. Namun, di balik kemegahan seremoni tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang menghantui para pengambil kebijakan di kawasan: apakah Amerika Serikat tetap menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam jangka panjang?
Kevin Chen, analis dari S Rajaratnam School of International Studies, menyoroti bahwa bagi negara-negara Asia Tenggara, substansi jauh lebih penting daripada sekadar seremoni. Tantangan utama yang dihadapi kawasan saat ini bukan lagi sekadar beradaptasi dengan kebijakan transaksional AS, melainkan ketidakpastian arah kebijakan Washington yang membuat perencanaan jangka panjang di sektor perdagangan, teknologi, dan keamanan menjadi sulit dilakukan.
Sejak dimulainya masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, muncul harapan bahwa pendekatan transaksional AS akan membuka peluang kerjasama baru yang lebih pragmatis. Fokus Washington kini beralih dari isu-isu normatif seperti promosi demokrasi dan hak asasi manusia ke arah kepentingan strategis bersama, terutama dalam sektor mineral kritis, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi pertahanan.
Salah satu wujud nyata dari pergeseran ini adalah inisiatif Pax Silica, yang bertujuan mengamankan rantai pasok teknologi AS sekaligus memberikan ruang bagi mitra di Asia untuk berkolaborasi dalam pengembangan layanan AI baru. Langkah ini dipandang positif oleh beberapa negara, termasuk Filipina yang tengah menjajaki investasi besar dari Foxconn untuk membangun pusat teknologi AI di negaranya.
Di sektor keamanan, AS tetap mempertahankan perannya sebagai mitra strategis utama. Washington tidak hanya memperkuat aliansi tradisional, tetapi juga mulai merangkul kembali mitra-mitra yang sebelumnya sempat menjauh. Contoh nyata adalah rencana dimulainya kembali latihan militer Angkor Sentinel dengan Kamboja pada tahun 2027, setelah sempat terhenti selama satu dekade.
Meski demikian, tuntutan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth agar negara mitra mengalokasikan setidaknya 3,5 persen dari PDB untuk anggaran pertahanan dianggap cukup menantang bagi banyak negara di kawasan. Pesan yang disampaikan Washington sangat jelas: Amerika ingin berbagi beban tanggung jawab dan biaya keamanan global, sebuah kebijakan yang menuntut negara-negara Asia Tenggara untuk lebih mandiri namun tetap dalam orbit pengaruh Amerika Serikat.