Sembilan negara anggota Uni Eropa mengajukan protes resmi kepada Komisi Eropa pada pertengahan Juli 2026, menuntut penghentian aliran dana bagi badan olahraga internasional yang mengizinkan atlet Rusia dan Belarusia kembali berkompetisi. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Komisaris Eropa bidang Keadilan Antargenerasi, Pemuda, Budaya, dan Olahraga, Glenn Micallef.
Negara-negara yang menggagas langkah ini meliputi Estonia, Denmark, Finlandia, Latvia, Lituania, Belanda, Polandia, Rumania, dan Swedia. Mereka menyoroti Komite Olimpiade Internasional (IOC), Federasi Renang Dunia (World Aquatics), serta Federasi Anggar Internasional (FIE) sebagai lembaga yang dinilai melanggar prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
Keputusan sembilan negara ini merupakan respons atas langkah IOC pada 7 Juli 2026 yang secara provisi mencabut suspensi Komite Olimpiade Rusia. IOC menyatakan pembatasan sebelumnya terhadap atlet Rusia, yang diterapkan sebagai reaksi atas perang di Ukraina selama empat setengah tahun, sudah tidak relevan lagi.
Pembatasan awal diterapkan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Selama beberapa tahun, atlet dari Rusia dan Belarusia dilarang tampil di banyak event internasional atau harus berlaga sebagai individu netral tanpa bendera negara.
Namun, situasi di lapangan berubah ketika badan eksekutif IOC menilai bahwa alasan sanksi telah hilang. Hal itu memicu kemarahan negara-negara Eropa yang berbatasan langsung dengan Rusia atau memiliki solidaritas kuat dengan Ukraina.
Bagi pembaca di Indonesia, manuver politik melalui pendanaan olahraga ini mencerminkan betapa olahraga global tidak pernah lepas dari kepentingan geopolitik. Meski Indonesia tidak termasuk dalam blok Uni Eropa, posisi negara sebagai peserta Olimpiade dan calon tuan rumah masa depan membuatnya perlu mencermati friksi tersebut.
Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) selama ini cenderung mengambil sikap netral, mengikuti garis besar IOC. Akan tetapi, jika polarisasi antara Eropa dan IOC melebar, atlet Indonesia bisa terdampak oleh pembagian forum pelatihan atau program pertukaran seperti Erasmus+ yang tidak bisa diakses secara merata.
Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga merasakan dampak tidak langsung melalui siaran televisi dan sponsor. Jika IOC kehilangan dana UE, struktur turnamen mungkin bergeser, berpotensi mengubah jadwal dan biaya siaran olahraga internasional yang ditonton jutaan penggemar di tanah air.
Dalam surat resmi mereka, sembilan negara menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan hubungan damai antarbangsa adalah prinsip inti yang menopang olahraga internasional dan gerakan Olimpiade. Mereka menolak argumen bahwa olahraga bisa dipisahkan dari politik.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa klaim pemisahan olahraga dari politik menjadi kosong ketika ribuan warga Ukraina tewas dan rezim Rusia serta Belarusia terus menggunakan olahraga sebagai instrumen kekuasaan. Atlet Ukraina sendiri kesulitan berlatih karena pengungsian, hancurnya infrastruktur, atau ikut wajib militer.
Ke depan, konfrontasi antara pemerintah Eropa dan gerakan Olimpiade diprediksi memuncak menjelang Olimpiade Los Angeles 2028. Jika Komisi Eropa menyetujui pemotongan dana, federasi olahraga dunia mungkin akan mencari sumber pendanaan alternatif di luar benua Eropa, termasuk dari Asia atau Timur Tengah.
Langkah selanjutnya dari sembilan negara juga mencakup pembatasan keterlibatan organisasi yang tidak patuh dalam forum olahraga Eropa dan diskusi pembangunan yang dipimpin UE. Dinamika ini akan menjadi ujian bagi solidaritas global dalam olahraga di tengah perang yang belum usai.