Tiongkok kini tengah mengubah peta perdagangan global dengan memperdalam hubungannya bersama negara-negara Afrika melalui pendekatan yang lebih efisien. Beijing secara resmi telah meluncurkan kebijakan baru yang menyederhanakan akses pasar bagi komoditas pangan Afrika, mencakup kopi, cabai, dan kacang mete. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi diplomasi ekonomi Tiongkok yang sebelumnya bergantung pada negosiasi bilateral yang panjang dan melelahkan bagi setiap negara.
Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok memperkenalkan mekanisme yang disebut sebagai "jalur hijau" (green channel). Kebijakan ini menerapkan standar sanitasi dan fitosanitasi (SPS) yang seragam bagi seluruh 53 negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing. Dengan aturan baru ini, produk yang memenuhi persyaratan dasar terkait keamanan pangan, risiko hama, dan standar pengolahan dapat langsung masuk ke pasar Tiongkok tanpa harus melalui proses negosiasi dagang secara individual.
Implementasi kebijakan ini dimulai dengan produk cabai kering pada bulan Mei lalu. Rwanda menjadi negara pelopor yang berhasil mengekspor cabai ke pasar Tiongkok pada tahun 2021, diikuti oleh Uganda yang sukses mengirimkan 11 ton cabai ke Shanghai awal tahun ini. Pilihan komoditas ini didorong oleh meningkatnya permintaan domestik Tiongkok, khususnya di provinsi Hunan dan Sichuan yang terkenal dengan budaya kuliner pedasnya.
Permintaan terhadap cabai Afrika melonjak karena karakteristik uniknya yang dinilai sangat cocok untuk industri pengolahan makanan di Tiongkok. Cabai dari wilayah Afrika Timur dikenal memiliki tingkat kepedasan yang tinggi serta kadar air yang rendah, menjadikannya bahan baku favorit bagi produsen hidangan hotpot. Fenomena ini menunjukkan bagaimana preferensi konsumen domestik Tiongkok mampu memicu perubahan besar dalam kebijakan perdagangan luar negeri negara tersebut.
Selain cabai, kopi dan kacang mete juga menjadi fokus utama dalam skema akses pasar terbuka ini. Dengan menghilangkan hambatan birokrasi yang bersifat administratif, Beijing berharap dapat meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat ketergantungan ekonomi negara-negara Afrika terhadap pasar Tiongkok. Kebijakan ini juga dipandang sebagai cara Tiongkok untuk memperkuat pengaruh geopolitiknya di benua Afrika melalui jalur ekonomi yang lebih inklusif.
Langkah Beijing ini kemungkinan akan menciptakan tekanan bagi pemerintah negara lain di seluruh dunia yang juga ingin mengekspor produk pertanian ke Tiongkok. Dengan standar yang lebih jelas dan proses yang lebih cepat, negara-negara Afrika kini memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik. Transformasi ini menjadi bukti nyata bagaimana diplomasi pangan dapat menjadi instrumen strategis dalam mempererat hubungan ekonomi antara negara berkembang dengan kekuatan ekonomi global seperti Tiongkok.