Hasan Saeid Ramadan, seorang warga di Froun, Lebanon, terpaksa hidup dalam ketakutan kronis. Suara dentuman keras yang menggetarkan tanah bak gempa bumi telah menjadi rutinitas harian yang menghancurkan ketenangan di wilayah Lebanon selatan. Ledakan-ledakan ini bukan berasal dari bencana alam, melainkan operasi penghancuran bangunan yang terus dilakukan pasukan Israel di sepanjang pegunungan Qantara.
Kehadiran militer Israel di wilayah tersebut menciptakan atmosfer perang yang konstan. Warga di desa-desa seperti Ghandouriyeh, Bourj Qalaway, dan Qalaway melaporkan bahwa suara pesawat tempur, drone, dan ledakan rumah warga menjadi latar belakang kehidupan mereka sehari-hari. Aktivitas ini berlangsung siang dan malam, membuat penduduk lokal kehilangan rasa aman di rumah mereka sendiri.
Kondisi ini merupakan buntut dari invasi kedua Israel ke Lebanon yang dimulai pada Maret lalu. Meskipun sempat ada pengumuman gencatan senjata oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada April, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Pasukan Israel tetap bertahan di berbagai lokasi strategis di Lebanon selatan dengan dalih menyasar infrastruktur kelompok Hizbullah, meski janji penarikan pasukan terus didengungkan.
Upaya diplomatik untuk meredakan situasi melalui skema 'zona percontohan' atau pilot zones juga menemui jalan buntu. Kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat ini awalnya dirancang sebagai area pengujian bagi tentara Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah dan memfasilitasi penarikan pasukan Israel. Namun, skema ini justru memicu polemik.
Warga lokal di Froun dan Srifa, yang ditetapkan sebagai zona percontohan, merasa bingung karena wilayah mereka sebenarnya tidak pernah diduduki secara fisik oleh tentara Israel. Sementara itu, analis dari Atlantic Council, Nicholas Blanford, menilai bahwa skema ini mustahil berjalan tanpa itikad baik dari pihak-pihak yang bertikai. Israel secara eksplisit menyatakan tidak akan melakukan penarikan pasukan lebih lanjut, yang secara otomatis menghentikan proses perdamaian tersebut.
Di sisi lain, Hizbullah menolak mentah-mentah skema zona percontohan ini. Mereka lebih memilih jalur tekanan melalui Iran agar Amerika Serikat memaksa Israel keluar dari Lebanon. Ketidaksepakatan fundamental ini membuat warga sipil terjepit di antara ambisi militer dan kebuntuan politik yang tak kunjung usai.
Dampak kemanusiaan dari konflik ini terlihat jelas pada hancurnya infrastruktur pertanian dan pemukiman. Desa-desa yang dulunya merupakan sentra produksi zaitun, gandum, dan tembakau kini berubah menjadi hamparan puing beton. Mohammad Ali Nader, kepala desa Ghandouriyeh, menyaksikan sendiri bagaimana lahan produktif dan rumah-rumah penduduk rata dengan tanah, memutus akses dasar seperti air dan listrik.
Kerusakan infrastruktur ini memaksa penduduk yang sempat kembali ke desa setelah kesepakatan kerangka kerja untuk segera mengungsi kembali. Mereka tidak lagi menemukan rumah yang layak huni. Tanpa listrik dan air bersih, kehidupan di wilayah tersebut menjadi sangat sulit, mengingatkan mereka pada masa pendudukan Israel tahun 1982 hingga 2000.
Bagi Indonesia, konflik ini menjadi pengingat akan pentingnya stabilitas keamanan global terhadap ketahanan pangan dan energi. Meskipun jarak geografis cukup jauh, eskalasi di Timur Tengah sering kali memicu volatilitas harga komoditas global yang juga berpengaruh pada inflasi domestik. Selain itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) membuat situasi di sana menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri Indonesia.
Situasi di Lebanon selatan saat ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian hanya akan menjadi formalitas di atas kertas jika penghancuran properti sipil terus berlanjut. Tanpa ada jaminan keamanan dan rehabilitasi infrastruktur dasar, proses repatriasi pengungsi akan terus terhambat. Pemerintah Lebanon kini menghadapi tantangan berat untuk mengembalikan layanan publik hingga target 15 September mendatang, di tengah ketidakpastian keamanan.
Ke depan, tren konflik di wilayah ini diprediksi masih akan berkutat pada pola pendudukan yang diperluas, bukan dikurangi. Selama tidak ada konsensus internasional yang kuat untuk menekan kedua belah pihak agar mematuhi zona demiliterisasi, warga sipil akan terus menanggung beban terberat dari kebuntuan politik ini.
Pada akhirnya, suara ledakan di pegunungan Qantara bukan sekadar angka statistik dalam laporan berita. Ia adalah penanda hilangnya mata pencaharian petani, putusnya akses pendidikan anak-anak, dan musnahnya sejarah sebuah desa yang kini hanya menyisakan tumpukan debu dan beton yang hancur.