Pengadilan Kriminal di Damaskus, Selasa (11/8), memutuskan vonis mati bagi Bashar al-Assad yang telah menguasai Suriah selama dua lebih dekade dengan tangan besi. Keputusan ini datang delapan bulan setelah rezimnya runtuh akibat ofensif pemberontak pimpinan Ahmed al-Sharaa pada Desember 2024. Assad dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana yang terjadi di Provinsi Daraa pada 2011, titik awal ledakan kemarahan rakyat yang kemudian memicu perang sipil mematikan.
Mantan kepala keamanan politik Daraa, Atef Najib, turut menerima vonis yang sama. Hakim menilai Najib bersalah tidak hanya atas pembunuhan berencana, melainkan juga penyiksaan terhadap tahanan politik. Kedua tokoh ini diadili in absentia mengingat keduanya telah melarikan diri ke Moskow bersama keluarga Assad sejak runtuhnya gedung-gedung pemerintahan di ibukota.
Latar belakang vonis ini tak terpisah dari demonstrasi massa di Daraa pada Maret 2011. Warga keluar ke jalan memprotes penangkapan dan penyiksaan anak-anak yang menulis graffiti anti-rezim. Gelombang protes ini menyebar ke seluruh negeri, terinspirasi oleh Arab Spring yang meledak di Tunisia, Mesir, dan Libya. Alih-alih mendialog, rezim Assad memilih mengepung kota Daraa dengan tank dan pasukan elit, memicu escalation kekerasan yang mengubah protes damai menjadi konflik bersenjata.
Perang sipil yang nekat itu melahap nyawa ratusan ribu warga dan menggeser jutaan pengungsi ke negara tetangga serta Eropa. Kota-kota besar seperti Aleppo, Homs, dan Raqqa hancur total. Organisasi internasional mendokumentasikan penggunaan senjata kimia, penembakan massal, dan sistematisasi penyiksaan di penjara militer — semuanya di bawah komando rantai kepemimpinan yang mengarah ke Istana Presiden.
Kejahatan di Daraa yang menjadi dasar vonis hari ini merupakan representasi dari pola kekerasan struktural. Para saksi kunci, termasuk mantan pejabat yang melarikan diri, mengonfirmasi bahwa perintah menembak demonstran datang langsung dari tingkat tertinggi. Pengadilan menegaskan tindakan ini memenuhi definisi kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma, meski Suriah bukan pihak dalam Mahkamah Pidana Internasional.
Bagi Indonesia, vonis ini mengandung pelajaran sejarah yang berat. Sebagai negara yang pernah mengalami transisi dari otoritarianisme ke demokrasi pada 1998, kita memahami betapa sulitnya menuntut akuntabilitas para pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Proses hukum di Suriah, meski simbolis karena pelaku tak hadir, menunjukkan komitmen pemerintah transisi untuk memutus rantai kekebalan hukum.
Di sisi lain, kehadiran Assad di Moskow menegaskan realpolitik yang kompleks. Rusia, sekutu strategis Damaskus selama bertahun-tahun, menolak mengekstradisi mantan dictator tersebut. Hal ini menciptakan dilema diplomatik bagi negara-negara Arab yang mulai menormalisasi hubungan dengan Suriah pasca-Assad. Apakah keadilan bisa terealisasi tanpa kooperasi Moscow?
Ahmed al-Sharaa, kini pemimpin de facto Suriah, berjanji membangun sistem hukum yang adil dan inklusif. Vonis hari ini menjadi uji nyata apakah administrasi baru mampu memisahkan diri dari praktik represif masa lalu. Komunitas internasional, termasuk Indonesia melalui forum OIC dan PBB, seharusnya mendorong proses transisional justice yang kredibel, bukan sekadar viktor justice.
Masyarakat Suriah di diaspora, termasuk ratusan keluarga Indonesia yang menikah dengan warga Suriah atau belajar di sana, memantau perkembangan ini dengan harapan campur cemas. Banyak yang kehilangan kerabat dalam perang, tapi juga takut kekacauan baru muncul jika proses hukum dirasa tidak adil oleh fractions pemberontak atau minoritas etnis seperti Alawite dan Kurdi.
Ke depan, tantangan terbesar bukan vonis mati bagi pria yang sudah tak berdaya di Moskow, melainkan membangun institusi peradilan independen di negeri yang hancur total. Suriah butuh reformasi keamanan, pemulihan ekonomi, dan rekonsiliasi nasional yang tulus. Vonis hari ini hanyalah babak pembuka — novel keadilan Suriah baru baru ditulis halaman pertamanya.