Sebuah survei nasional terbaru di Malaysia menyoroti realitas kompleks mengenai otonomi seksual wanita dalam hubungan pernikahan maupun kemitraan. Berdasarkan temuan yang dirilis oleh kelompok advokasi wanita Muslim, SIS Forum, hanya separuh dari responden wanita yang menikah atau berada dalam hubungan seksual yang mengaku memiliki kebebasan untuk menolak ajakan berhubungan intim dari pasangan mereka. Angka ini secara signifikan berada di bawah rata-rata regional, di mana 86 persen wanita di kawasan tersebut merasa memiliki kendali penuh atas keputusan seksual mereka.
Laporan tersebut, yang melibatkan 1.004 responden wanita berusia di atas 18 tahun, mengungkapkan bahwa banyak wanita yang akhirnya setuju untuk melakukan hubungan seksual meski enggan, karena merasa hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban pernikahan. Selain itu, faktor keyakinan agama menjadi pendorong utama, dengan 59 persen responden menyatakan bahwa pertimbangan religius menjadi alasan mereka tidak menolak permintaan pasangan. Fenomena ini menunjukkan adanya irisan kuat antara norma sosial, budaya, dan interpretasi agama dalam kehidupan rumah tangga.
Secara demografis, responden yang disurvei mencakup 61 persen wanita yang menikah, 33 persen lajang, dan sisanya berstatus cerai atau janda. Mayoritas responden adalah Muslim (67 persen), diikuti oleh penganut Kristen, Buddha, Hindu, dan mereka yang tidak beragama. Data menunjukkan bahwa wanita Muslim dan Melayu memiliki tingkat otonomi seksual paling rendah, di mana hanya 44 persen yang merasa mampu menolak ajakan seksual, jauh di bawah responden dari etnis Tionghoa maupun India yang mencapai angka 75 persen.
Selain aspek seksual, survei ini juga menelusuri latar belakang pengambilan keputusan dalam pernikahan. Meskipun 78 persen responden menyatakan pernikahan adalah keputusan pribadi, ketergantungan finansial terbukti memengaruhi otonomi tersebut. Wanita dengan penghasilan rendah di bawah 1.000 ringgit per bulan lebih cenderung menyatakan bahwa pernikahan mereka diatur atau diputuskan oleh orang tua, mencerminkan adanya keterkaitan erat antara kemandirian ekonomi dan kebebasan dalam menentukan nasib pribadi.
Temuan ini memicu diskusi luas mengenai posisi wanita dalam struktur keluarga di Malaysia. Kesenjangan antara kemampuan untuk berkata 'tidak' secara konsisten dengan mereka yang hanya bisa menolak sesekali (37 persen) menunjukkan bahwa negosiasi dalam hubungan masih menjadi tantangan besar. Keadaan ini sering kali diperumit oleh ekspektasi masyarakat yang menempatkan kepatuhan sebagai nilai utama dalam pernikahan, yang pada akhirnya membatasi hak individu untuk menentukan batasan personal.
Secara keseluruhan, laporan ini memberikan gambaran kritis tentang bagaimana norma tradisional dan faktor ekonomi masih mendominasi ruang privat bagi sebagian besar wanita di Malaysia. SIS Forum berharap data ini dapat menjadi pijakan bagi dialog yang lebih terbuka mengenai hak-hak wanita, kesetaraan dalam hubungan, serta pentingnya literasi kesehatan seksual dan otonomi tubuh dalam kerangka keluarga modern yang tetap menghargai nilai-nilai lokal.