Pemboman Hotel King David di Yerusalem pada 22 Juli 1947 menjadi titik nadir dalam hubungan Inggris-Palestina. Ledakan yang menewaskan lebih dari 90 orang, termasuk intelijen dan tentara Inggris, mengguncang pemerintahan mandat dan memicu perdebatan keras di parlemen Inggris. Aksi itu dilakukan oleh kelompok militan Yahudi yang disebut "Geng Stern", yang sebelumnya telah berulang kali menyerang fasilitas Inggris dan Arab. Kejadian ini menandai pergeseran dari perlawanan diam-diam menjadi serangan terbuka yang mengubah dinamika kekuasaan di wilayah tersebut.
Sejak Deklarasi Balfour 1917, Inggris telah berjanji mendirikan "Rumah Nasional Yahudi" di Palestina. Pada awal 1940-an, komunitas Yahudi setempat (Yishuv) menjadi sekutu dekat Inggris dalam melawan pemberontakan Arab. Pasukan Haganah, yang awalnya berfungsi sebagai pasukan pembantu bagi polisi dan tentara Inggris, bahkan berbagi intelijen melalui unit Sherut Hayediot atau Shay. Dua pemimpin terkemuka dari dinas ini, Menachem Begin dan Yitzhak Shamir, kelak menjadi perdana menteri Israel.
Namun, ketika pendiri Israel David Ben-Gurion mengetahui bahwa Inggris akan menghalangi masuknya korban selamat Yahudi Eropa, ia mengizinkan kelompok garis keras untuk beroperasi di luar kendali resmi. Begin memimpin Irgun, sementara Shamir memimpin Lehi, yang oleh otoritas Inggris dijuluki "Geng Stern". Kedua kelompok ini mengadopsi taktik brutal yang tidak pernah dilakukan oleh Haganah, termasuk pemboman, pembunuhan, dan serangan teror lainnya.
Pemboman King David adalah puncak dari eskalasi tersebut. Hotel yang menjadi markas pemerintahan Inggris di Yerusalem itu hancur, dan korban jiwa dari pihak Inggris dan Arab pun meningkat. Sejarawan John Ferris kemudian menyebut peristiwa ini sebagai momen yang "menyelesaikan perceraian Inggris-Zionis". Serangan itu tidak hanya menyebabkan kerugian nyawa, tetapi juga merusak kepercayaan bahwa kerja sama dengan milisi Yahudi masih mungkin dilakukan.
Inggris, yang sudah lelah dengan biaya tinggi konflik tersebut, berusaha mencari jalan keluar. Pemerintah Inggris mencoba menyatukan kembali pihak Yahudi dan Arab dalam perundingan, tetapi kelompok militan seperti Irgun dan Lehi menolak untuk berpartisipasi secara resmi. Ketegangan internal di Inggris semakin meningkat ketika Menteri Luar Negeri Ernest Bevin memutuskan untuk menyerahkan mandat tersebut kepada PBB pada awal 1947. Keputusan ini mengakhiri kekuasaan kolonial Inggris dan membuka jalan bagi deklarasi negara Israel pada Mei 1948.
Setelah Inggris pergi, wilayah tersebut terpecah belah. Perang yang terjadi mengakibatkan sekitar 750.000 orang Arab mengungsi dari populasi 1,5 juta jiwa. Sementara itu, Israel yang baru berdiri segera harus mempertahankan diri melawan negara-negara Arab tetangga. Peristiwa 1947-1948 ini menjadi preseden bahwa kelompok militan non-negara dapat memaksa kekuatan besar mengubah kebijakan mereka.
Bagi Indonesia, episode sejarah ini memiliki resonansi tersendiri. Indonesia, yang pernah menjunjung tinggi solidaritas terhadap Palestina, melihat bagaimana perlawanan terhadap kekuasaan kolonial dapat berubah menjadi konflik berdarah yang mengakibatkan pengungsian massal. Pengalaman ini menginformasikan sikap hati-hati Jakarta terhadap intervensi asing dan dukungannya yang konsisten bagi hak rakyat Palestina.
Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Inggris baru Wes Streeting, Israel tetap memiliki hak untuk membela diri, tetapi standar yang sama harus diterapkan pada Inggris dan sekutunya. Pernyataan Streeting, yang sebelumnya mengkritik tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat, mencerminkan perdebatan berkelanjutan tentang legitimasi kekerasan oleh negara atau kelompok non-negara.
Laman The Guardian mencatat, "Negara Israel dideklarasikan pada Mei 1948. Inggris seharusnya mengawasi pembagian wilayah, termasuk persatuan ekonomi antara kedua negara, tetapi sebagian besar lepas tangan." Hal ini menggambarkan betapa cepatnya transisi dari mandat ke negara yang baru, dengan sedikit perencanaan untuk konsekuensi jangka panjang.
Dari sudut pandang penggemar dan industri olahraga di Indonesia, peristiwa sejarah ini penting karena menunjukkan bagaimana ketegangan politik dapat memengaruhi partisipasi dalam acara internasional. Ketika ketegangan antara Israel dan negara-negara tetangga meningkat, organisasi olahraga di Indonesia sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit, seperti apakah akan menerima tim yang berasal dari Israel atau mendukung boikot sebagai bentuk solidaritas. Selain itu, taktik terorisme yang muncul pada masa itu telah menginspirasi kelompok-kelompok radikal di seluruh dunia, yang terkadang mencoba mengganggu acara olahraga untuk menarik perhatian global.
Ke depannya, pelajaran dari tahun 1947 tetap relevan. Kelompok militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik masih ada, dan mereka terus mencari cara baru untuk mengekspresikan perlawanan, termasuk melalui serangan siber yang menargetkan infrastruktur olahraga. Indonesia, dengan sejarah panjang dalam gerakan non-blok, akan terus memantau dinamika ini dan menyesuaikan kebijakan luar negerinya sesuai dengan prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan.
Secara keseluruhan, kisah tentang teroris Yahudi yang memaksa Inggris mengalah di Palestina pada akhir 1940-an bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga cerminan bagaimana tindakan ekstrem dapat mengubah nasib bangsa. Bagi pembaca Indonesia, ini adalah pengingat bahwa dampak dari konflik masa lalu dapat bergema hingga saat ini, memengaruhi politik, diplomasi, dan bahkan dunia olahraga.