Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan membatalkan rencana pengenaan tarif transit sebesar 20 persen untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kebijakan itu diganti dengan skema kesepakatan perdagangan dan investasi yang akan dibuat negara-negara Teluk dengan Washington.
Pembatalan tersebut dilakukan pada hari Selasa, hanya sehari setelah Trump mengumumkan rencana tarif 20 persen melalui platform Truth Social. Awalnya, ia menjustifikasi kebijakan itu sebagai bentuk "penggantian biaya" atas seluruh pengeluaran yang dikeluarkan AS untuk menjamin keamanan di perairan internasional tersebut, meski Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki kendali atas jalur tersebut.
Konteks di balik manuver ini tidak bisa dilepaskan dari eskalasi konflik antara AS dan Iran. Sebelumnya, AS dan Israel meluncurkan serangan perang terhadap Iran pada 28 Februari. Beberapa negara di kawasan Teluk sebenarnya telah mengumumkan komitmen investasi bernilai miliaran dolar ke AS sebelum perang tersebut pecah.
Trump memang sebelumnya pernah mengusulkan agar AS mengambil "kendali" atas Selat Hormuz dan memungut tol. Pengumuman pada Senin lalu menjadi sinyal paling nyata bahwa retorika tersebut hampir saja diubah menjadi kebijakan resmi, sebelum akhirnya dibatalkan sehari berselang.
Ketegangan semakin memuncak menyusul rencana pemblokadean militer AS terhadap Iran yang dijadwalkan kembali aktif. Pemblokadean itu sebelumnya dicabut sebagai bagian dari nota kesepahaman (MoU) pertengahan Juni yang berhasil menghentikan pertempuran dan membuka Selat Hormuz. Namun, serangkaian serangan terbaru di Bushehr, Bandar Abbas, Mahshahr, Abadan, serta ledakan di Pulau Qeshm dan Kish telah menggoyang kesepakatan awal tersebut.
Bagi Indonesia, gejolak di Selat Hormuz membawa ancaman nyata terhadap stabilitas pasokan energi nasional. Selat ini menyalurkan seperlima konsumsi minyak mentah global. Sebagai negara pengimpor minyak dan LPG, kenaikan harga komoditas akibat ketidakpastian rute ini akan langsung menekan neraca perdagangan serta memperbesar subsidi energi domestik.
Dampaknya meluas ke sektor teknologi dan rantai pasok perangkat keras di Tanah Air. Industri manufaktur semikonduktor sangat bergantung pada pasokan energi stabil dan biaya logistik yang terjangkau. Jika premi asuransi kargo melonjak akibat ancaman perang, pengimpor perangkat elektronik serta startup lokal yang membutuhkan perangkat keras dari luar negeri akan terkena imbas biaya operasional yang membengkak.
Situasi ini berbeda dengan kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi perairan bebas, namun ketergantungan pada rute global membuatnya rentan. Pengguna akhir di Indonesia, seperti konsumen gadget dan pengembang layanan cloud, pada akhirnya menanggung beban melalui harga perangkat dan langganan yang lebih mahal.
Trump menegaskan bahwa tarif tersebut digantikan oleh "Kesepakatan Perdagangan dan Investasi yang akan dibuat berbagai negara Teluk dengan Amerika Serikat". Ia mengaku keputusan itu diambil setelah "percakapan yang sangat produktif dengan pemimpin Timur Tengah" dan berjanji nilai investasinya akan "masif", meski tidak merinci angkanya.
Di sisi lain, Trump kembali ke posisi diplomasi hukum internasional dengan mengaku tidak "menyukai konsep tarif". Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya yang menolak keras gagasan Iran memungut biaya serupa, karena tindakan di perairan internasional dianggap merusak hukum internasional.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa rencana investasi "masif" dari negara Teluk kemungkinan besar akan menjadi alat tawar terselubung untuk memastikan keamanan rute pelayaran. Dengan kembalinya pemblokadean militer AS, ketegangan dipastikan tidak akan mereda dalam waktu dekat.
Apabila konflik terus berlanjut, rute alternatif seperti Cape of Good Hope di Afrika mungkin akan kembali ramai digunakan oleh kapal kargo. Hal ini akan memperpanjang waktu pengiriman barang impor Indonesia dari Timur Tengah dan Eropa, memicu inflasi pada harga barang elektronik dan komponen teknologi jangka panjang.