Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan pernyataan tegas melalui Kementerian Luar Negeri pada Kamis, 14 Agustus, mengecam apa yang disebutnya sebagai serangan permusuhan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran terhadap dua kapal tanker yang berafiliasi dengan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Kedua unit tersebut, yaitu Nvig8 Messi berbendera Singapura dan sebuah tanker Aframax berbendera Liberia, sedang transit di Selat Hormuz ketika terjadi serangan udara menggunakan drone. Menurut data dari perusahaan keamanan maritim Vanguard Tach, kedua kapal mematikan sistem pelacak saat insiden berlangsung, mengalami kerusakan ringan, dan seluruh awak dilaporkan selamat.
Serangan ini menambah daftar panjang insiden yang menargetkan armada ADNOC sejak meletusnya konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran. Sejak awal tahun, telah tercatat 17 kapal milik atau berafiliasi ADNOC yang menjadi sasaran drone maupun rudal. Tiga serangan yang terjadi pada pekan pertama Agustus saja telah menewaskan satu pelaut dan melukai 20 orang lain, menunjukkan peningkatan intensitas ancaman di salah satu jalur maritim paling strategis dunia.
Selat Hormuz merupakan saluran vital yang digunakan sekitar seperlunya pasokan minyak mentah global setiap hari. Ketidakstabilan di wilayah ini secara langsung memengaruhi harga komoditas energi di pasar internasional, termasuk di Indonesia yang mengimpor sebagian besar kebutuhan bahan bakar fosil. Kenaikan premi risiko asuransi kapal dan potensi penutupan sementara selat dapat mendorong biaya impor minyak naik, yang pada gilirannya berdampak pada inflasi dan anggaran subsidi energi domestik.
Bagi pelaut dan perusahaan pelayaran Indonesia yang rutin melintas Selat Hormuz untuk mengangkut minyak sawit, gas cair, maupun barang umum, eskalasi ini menimbulkan kekhawatiran operasional. Beberapa armada nasional telah mulai meninjau rute alternatif melalui Selat Malaka dan Laut Jawa, meskipun hal itu menambah waktu tempuh dan biaya bahan bakar. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Badan Keamanan Laut terus memantau perkembangan dan mengeluarkan peringatan keselamatan bagi kapal berbendera merah putih.
Dalam pernyataannya, UEA menuding aksi IRGC sebagai bentuk pembajakan modern dan mendesak Iran untuk segera menghentikan seluruh bentuk permusuhan. Kementerian Luar Negeri Abu Dhabi juga menuntut pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh dan tanpa syarat guna menjaga keamanan regional serta stabilitas perdagangan global. Langkah diplomatik ini didukung oleh sejumlah negara teluk yang takut dampak ekonomi jangka panjang jika aliran minyak terhenti.
Sementara itu, analis keamanan maritim menilai bahwa peningkatan frekuensi serangan drone mencerminkan pergeseran taktik Iran dari konfrontasi laut konvensional ke perang asimetris yang lebih murah dan sulit dideteksi. Penggunaan drone komersial yang dimodifikasi memungkinkan Tehran melancarkan serangan dengan risiko minim bagi personelnya, namun menciptakan ketidakpastian bagi industri pelayaran internasional.
Di sisi lain, komunitas internasional termasuk PBB dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah menyerukan penyelidikan independen dan penegakan hukum laut yang ketat. Namun, hingga saat ini tidak ada resolusi konkret yang berhasil menghentikan siklus balas dendam di Teluk Persia. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kepentingan vital di jalur laut global, turut mendorong dialog multilateral untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa situasi akan tetap volatil selama tidak ada komitmen diplomatik yang tulus dari kedua belah pihak. Para pengamat energi memprediksi fluktuasi harga minyak mentah Brent dan WTI akan berlanjut dalam kuartal mendatang, dengan potensi kenaikan 5 hingga 10 persen jika insiden serupa berulang. Bagi Indonesia, diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi ke energi terbarukan semakin urgent untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak yang rentan terhadap geopolitik Teluk.
Kesimpulan sementara, serangan terbaru ini bukan hanya soal dua kapal tanker, melainkan uji coba ketahanan arsitektur keamanan maritim global. Respons UEA yang cepat dan tegas, serta koordinasi dengan mitra strategis, akan menentukan apakah Selat Hormuz dapat kembali berfungsi sebagai jalur aman atau menjadi medan pertarungan proxy yang merugikan seluruh dunia, termasuk perekonomian Indonesia.