Selama era pasca-Perang Dingin, Uni Eropa (UE) telah lama memandang ketergantungan ekonomi sebagai fondasi utama bagi kemakmuran bersama. Prinsip pasar terbuka, perdagangan bebas, dan aturan multilateral tidak hanya dianggap sebagai pilar ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen utama pengaruh normatif Eropa di panggung dunia. Namun, asumsi tersebut kini mulai bergeser seiring dengan meningkatnya rivalitas geopolitik global yang memaksa Brussels untuk mengubah logika strategisnya.
Dalam dinamika geopolitik yang semakin intens, Brussels kini mulai memandang perdagangan, investasi, dan teknologi bukan lagi sekadar instrumen ekonomi, melainkan sebagai alat kekuatan dalam kompetisi strategis. Sejumlah analis Eropa bahkan telah melangkah lebih jauh dengan mengusulkan agar akses ke pasar Uni Eropa digunakan sebagai senjata strategis guna menangkal paksaan ekonomi, khususnya dari Tiongkok. Dengan populasi mencapai 450 juta jiwa dan ekonomi terbesar kedua di dunia, UE memang tampak memiliki daya tawar yang sangat besar.
Namun, kalkulasi ini didasarkan pada asumsi yang dipertanyakan, yakni bahwa ukuran pasar secara otomatis akan bertransformasi menjadi kekuatan geopolitik yang efektif. Penting untuk dipahami bahwa ukuran pasar dan daya tawar koersif bukanlah hal yang sama. Meskipun pasar yang besar memang mampu menarik investasi, membentuk standar global, dan menciptakan pengaruh perdagangan yang signifikan, kekuatan koersif memerlukan prasyarat yang lebih kompleks.
Kekuatan koersif yang sebenarnya bergantung pada kemampuan sebuah entitas untuk membebankan biaya yang tidak dapat dihindari oleh pihak lawan, sambil tetap mempertahankan ketahanan diri terhadap tindakan balasan. Ukuran pasar semata tidak menjamin adanya leverage tersebut. Jika UE memutuskan untuk mempolitisasi pasar demi kepentingan strategis, mereka berisiko memicu respons balasan yang dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan itu sendiri.
Selain itu, ketergantungan ekonomi yang telah terjalin selama puluhan tahun membuat ekonomi Uni Eropa dan Tiongkok saling mengunci. Upaya untuk menjadikan pasar sebagai senjata dapat menciptakan efek bumerang yang justru merugikan industri manufaktur dan teknologi Eropa yang sangat bergantung pada rantai pasok dari Tiongkok. Strategi ini berpotensi memicu fragmentasi pasar global yang lebih dalam, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.
Oleh karena itu, Uni Eropa perlu mempertimbangkan kembali strategi ini dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan berhati-hati. Alih-alih mengandalkan pendekatan konfrontatif yang berisiko, Brussels sebaiknya fokus pada penguatan ketahanan internal dan diversifikasi ekonomi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keterbukaan pasar yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka di dunia internasional.