Senator AS Tom Cotton bersama sekutu pro-Israel tengah mengupayakan serangkaian legislasi yang berpotensi mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara permanen. Inisiatif yang jarang mendapat sorotan media arus utama ini bertujuan untuk mengintegrasikan hubungan keamanan AS-Israel ke dalam kerangka institusional Pentagon. Jika disahkan, kebijakan ini akan mempersulit presiden maupun Kongres di masa depan untuk meninjau kembali komitmen bantuan militer yang selama ini menjadi pilar utama diplomasi Washington di Timur Tengah.
Langkah ini diambil di tengah momen krusial, mengingat nota kesepahaman (MoU) sepuluh tahun yang memberikan bantuan militer senilai 38 miliar dolar AS kepada Israel akan berakhir pada tahun 2028. Seharusnya, Washington memanfaatkan periode ini untuk mengevaluasi apakah bantuan tersebut masih sejalan dengan kepentingan nasional AS, apakah perlu adanya persyaratan khusus, atau apakah perubahan lanskap geopolitik di Timur Tengah memerlukan pendekatan baru. Namun, kubu Republik di Senat justru membangun arsitektur legislatif yang dirancang untuk mengunci kebijakan tersebut agar tidak bisa diubah.
Strategi yang digunakan adalah dengan menyisipkan amendemen pada rancangan undang-undang anggaran besar yang wajib disahkan, guna menghindari proses pengawasan standar dalam bantuan luar negeri. Sebagai contoh, bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk tahun fiskal 2027 mencakup integrasi permanen teknologi Israel ke dalam riset, pengadaan, dan manufaktur militer AS. Langkah ini secara efektif memintas perdebatan terbuka yang biasanya menyertai kebijakan luar negeri strategis.
Selain itu, legislasi pendamping yang diusulkan Senator Cotton melalui rancangan undang-undang otorisasi intelijen mewajibkan presiden untuk memperluas kerja sama intelijen AS-Israel pada daftar subjek tertentu. Regulasi ini juga membatasi wewenang presiden untuk menunda atau membatasi pertukaran data intelijen. Jika disahkan, fleksibilitas kebijakan luar negeri Amerika akan tergantikan oleh permanensi hukum yang kaku, yang berpotensi membelenggu administrasi pemerintahan di masa mendatang.
Para pendukung inisiatif ini mengklaim bahwa langkah tersebut hanyalah peningkatan rutin bagi aliansi yang sangat penting. Namun, waktu pengajuannya justru menunjukkan adanya ketegangan politik yang mendalam. Selama beberapa dekade, bantuan militer tanpa syarat kepada Israel hampir tidak pernah menghadapi penolakan di Washington. Kini, konsensus bipartisan tersebut mulai retak, dipicu oleh dampak perang di Gaza yang menyebabkan krisis kemanusiaan berkepanjangan dan isolasi diplomatik bagi Israel.
Opini publik Amerika pun telah bergeser secara signifikan. Survei dari Pew Research Center dan Quinnipiac University menunjukkan peningkatan tajam warga AS yang merasa bantuan militer negaranya kepada Israel sudah terlalu berlebihan. Di dalam Kongres sendiri, para legislator yang dulunya menganggap bantuan militer sebagai topik yang tidak boleh disentuh, kini mulai vokal menyuarakan perlunya syarat, pembatasan, atau pengurangan bantuan. Legislasi yang diupayakan saat ini tampak sebagai upaya untuk mengunci kebijakan sebelum pergeseran politik tersebut benar-benar mengubah arah dukungan AS di masa depan.