Pengamat transportasi, Deddy Herlambang, menyatakan bahwa usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengenai skema tarif berlangganan Transjakarta sebesar Rp200.000 per bulan merupakan langkah strategis untuk meringankan beban finansial masyarakat. Skema ini dinilai sangat relevan sebagai solusi bagi pengguna harian di tengah rencana kenaikan tarif reguler Transjakarta menjadi Rp5.000 per perjalanan.
Menurut Deddy, penerapan tarif berlangganan ini akan memberikan efisiensi biaya yang signifikan bagi para pekerja. Jika tarif reguler naik menjadi Rp5.000, maka dalam satu hari seorang pengguna yang melakukan perjalanan pulang-pergi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000. Dalam kurun waktu 25 hari kerja, total pengeluaran mencapai Rp250.000, sehingga skema berlangganan Rp200.000 memberikan penghematan sebesar Rp50.000.
Ketua DTKJ, Sugihardjo, menjelaskan bahwa inisiatif ini merujuk pada praktik transportasi umum di berbagai negara maju yang telah lama menerapkan sistem langganan. Langkah ini diusulkan seiring dengan rencana penyesuaian tarif reguler Transjakarta yang mencakup layanan BRT, non-BRT, hingga mikrotrans agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan secara operasional.
Perhitungan tarif berlangganan ini didasarkan pada proyeksi kebutuhan mobilitas pekerja selama 25 hari kerja dalam satu bulan. Dengan skema ini, DTKJ memberikan diskon sebesar 20 persen bagi para pengguna setia yang memilih untuk berlangganan, dibandingkan dengan membayar tarif harian secara akumulatif.
Implementasi skema ini diharapkan dapat menjaga tingkat keterjangkauan angkutan umum bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta. Dengan adanya kepastian biaya bulanan, masyarakat diharapkan akan lebih tertarik untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pengurangan kemacetan di ibu kota.
Selain memberikan manfaat ekonomi, sistem berlangganan ini juga dipandang sebagai upaya modernisasi sistem pembayaran transportasi di Jakarta. DTKJ bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah mengkaji lebih mendalam mengenai teknis pelaksanaan agar skema ini dapat segera diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi ekosistem transportasi publik.