Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) secara resmi melaporkan lonjakan kasus Ebola yang kini mencapai angka 1.307 kasus terkonfirmasi, dengan jumlah kematian yang menyentuh angka 377 jiwa. Wabah yang menjadi tantangan kesehatan serius bagi negara tersebut kini telah menyebar ke empat provinsi, termasuk wilayah Haut-Uele yang berbatasan langsung dengan Sudan Selatan dan Republik Afrika Tengah.
Laporan terbaru dari otoritas kesehatan setempat mengonfirmasi bahwa penyebaran virus ini telah meluas ke luar area yang sebelumnya terdampak, yakni provinsi Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan. Penyebaran ke Haut-Uele diduga dipicu oleh mobilitas penduduk, di mana seorang pasien yang terinfeksi melakukan perjalanan dari Bunia, ibu kota Ituri, sebelum akhirnya meninggal dunia di lokasi tujuan.
Kondisi ini menciptakan kekhawatiran besar karena wilayah timur laut Kongo, yang menampung sekitar 15 juta penduduk, kini secara keseluruhan dianggap sebagai wilayah terdampak. Provinsi Ituri sendiri masih menjadi episentrum utama wabah ke-17 ini sejak pertama kali muncul pada bulan Mei lalu. Otoritas kesehatan kini berupaya keras melakukan pelacakan kontak untuk memutus rantai penularan yang semakin meluas.
Salah satu kendala terbesar dalam penanganan wabah ini adalah tradisi pemakaman lokal yang melibatkan kontak fisik langsung dengan jenazah. Mengingat jenazah penderita Ebola sangat menular, pihak berwenang terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai prosedur pemakaman yang aman. Namun, upaya ini terhambat oleh minimnya kepercayaan warga terhadap petugas kesehatan dan bantuan internasional.
Situasi di lapangan semakin diperburuk dengan terbatasnya pasokan peralatan medis, termasuk alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan perlengkapan tes cepat. Beberapa pusat perawatan bahkan sempat menjadi sasaran amukan massa karena adanya ketidakpercayaan mendalam di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, ancaman keamanan di wilayah yang dilanda konflik menambah kerumitan bagi para pekerja kemanusiaan yang bertugas.
Di sisi lain, pemerintah Kongo telah mengeluarkan kebijakan larangan berkumpul di empat provinsi, termasuk ibu kota Kinshasa, sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik dari kalangan oposisi yang menilai langkah tersebut memiliki motivasi politis di tengah rencana aksi protes terkait reformasi konstitusi yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli mendatang.