Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, secara tegas mendorong seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mulai mengadopsi pola kepemimpinan yang lebih adaptif. Langkah ini dinilai sebagai strategi krusial dalam mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing, guna memastikan roda pembangunan di daerah tetap berputar secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.
Dalam paparannya pada Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang digelar di Jambi, Wiyagus menekankan bahwa ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mulai dikurangi. Ia menyoroti bahwa eskalasi geopolitik global yang sulit diprediksi menuntut pemerintah daerah untuk lebih lincah dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan di luar mekanisme anggaran konvensional.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan oleh Wamendagri adalah optimalisasi aset-aset daerah yang selama ini belum produktif atau sering disebut sebagai lahan tidur. Aset tersebut, jika dikelola dengan skema kerja sama yang tepat bersama pihak ketiga, berpotensi memberikan nilai ekonomi tambahan yang signifikan bagi kas daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai contoh keberhasilan, Wiyagus merujuk pada pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang kini dikerjasamakan dengan pihak klub sepak bola profesional. Model kemitraan seperti ini terbukti mampu meringankan beban biaya perawatan yang ditanggung pemda, sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi wilayah terkait.
Lebih lanjut, Wiyagus menilai Kota Jambi memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan strategi ini, terutama karena didukung oleh kombinasi kepemimpinan yang memiliki latar belakang birokrasi sekaligus dunia usaha. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan inovasi-inovasi pembiayaan yang lebih berani dan terstruktur dibandingkan pola-pola tradisional yang sudah ada selama ini.
Di akhir arahannya, Wamendagri mengajak jajaran Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta serta para pemangku kepentingan terkait. Fokus utama dari inisiatif ini adalah mendorong kemandirian fiskal daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif.