Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan pentingnya melakukan perombakan menyeluruh terhadap budaya kerja di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup hanya dicapai melalui pembaruan sistem dan regulasi teknis, melainkan harus dibarengi dengan perubahan pola pikir serta integritas seluruh aparatur yang terlibat dalam pelayanan jamaah.
Dalam acara Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin, Dahnil menegaskan bahwa Kemenhaj kini harus memiliki wajah baru yang lebih profesional. Ia mengajak seluruh jajaran, meskipun berasal dari latar belakang institusi yang berbeda, untuk bersatu padu dalam satu tujuan utama yakni memberikan pelayanan terbaik dan bermartabat bagi seluruh jamaah haji Indonesia.
Transformasi yang diusung bukan sekadar perubahan kelembagaan secara administratif, melainkan sebuah komitmen kolektif untuk membangun fondasi integritas yang kuat. Dahnil mengingatkan bahwa pengelolaan haji adalah amanah besar yang menuntut tata kelola transparan dan akuntabel, sehingga setiap proses harus dilakukan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik yang telah diberikan kepada pemerintah.
Terkait pengawasan, Wamenhaj memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) maupun agen travel yang mencoba menjadikan jamaah sebagai komoditas bisnis. Ia menegaskan bahwa kementerian akan menindak tegas praktik-praktik yang merugikan jamaah demi memastikan kenyamanan serta keamanan mereka selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Sebagai langkah konkret dalam efisiensi pelayanan, Dahnil mendorong penerapan konsep One Stop Service. Inovasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang rumit sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang terintegrasi. Hal ini dianggap krusial agar seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga kepulangan, dapat berjalan lebih efektif dan efisien bagi para jamaah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perencanaan matang harus dilakukan di setiap fase penyelenggaraan, mulai dari penyusunan biaya, pengadaan layanan, rekrutmen petugas, hingga evaluasi pasca-musim haji. Dengan sistem perencanaan yang terstruktur dan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan jamaah, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di masa depan akan semakin baik dan memberikan kenyamanan maksimal bagi umat Islam di Indonesia.