Wabah Ebola ke-17 di Republik Demokratik Kongo (DRC) telah menewaskan sedikitnya 719 orang dari 1.963 kasus yang dikonfirmasi. Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (WHO) memproyeksikan angka tersebut jauh berada di bawah realitas lapangan.
Chikwe Ihekweazu, Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, menegaskan bahwa sebagian besar kematian terjadi di lingkungan keluarga, bukan di pusat perawatan medis. Kondisi ini membuat pelacakan dan pencatatan resmi menjadi sangat sulit dilakukan.
DRC secara resmi mendeklarasikan wabah Ebola ke-17 pada 15 Mei lalu. Strain virus yang menyerang kali ini adalah Bundibugyo, varian yang hingga saat ini tidak memiliki vaksin maupun protokol pengobatan khusus.
Krisis kesehatan ini berbarengan dengan tantangan logistik dan administrasi yang pelik. Pemerintah Kongo mengakui adanya keterlambatan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang berada di garis depan. Menteri Kesehatan Samuel Roger Kamba menyebut masalah organisasi dan verifikasi daftar nama sebagai penyebab utama, termasuk ditemukannya nama palsu dalam daftar penerima gaji.
Di Provinsi Ituri yang menjadi episentrum, situasi semakin mencekam. Pusat Perawatan Ebola di Rwampara mencatat setidaknya 384 kasus dengan 89 kematian. Para dokter di sana membakar ban sebagai protes pada Senin lalu karena gaji selama dua bulan tak kunjung cair.
Bagi Indonesia, situasi di Kongo menyoroti kerentanan sistem penanggulangan wabah jika dukungan logistik dan kesejahteraan tenaga medis terabaikan. Pengalaman pandemi COVID-19 lalu membuktikan bahwa transparansi data dan perlindungan finansial bagi tenaga kesehatan adalah kunci menekan angka penularan.
Teknologi pemodelan yang digunakan WHO untuk memproyeksikan angka 2-4 kali lipat kasus menunjukkan betapa pentingnya integrasi sistem informasi kesehatan digital. Di Indonesia, penguatan infrastruktur seperti SATUSEHAT perlu terus dioptimalkan agar data kematian dan penularan di tingkat komunitas bisa tertangkap secara real-time, tanpa bergantung pada laporan manual yang rentan tertunda.
Masalah penyusupan data palsu dalam daftar penerima bantuan di Kongo juga relevan dengan tantangan digitalisasi bantuan di Indonesia. Verifikasi biometrik dan sistem pembayaran berbasis teknologi perlu diterapkan agar insentif tepat sasaran, menghindari demotivasi tenaga medis saat krisis melanda.
"Sejak 15 Mei, kami merawat pasien Ebola tanpa gaji. Kami terus melakukannya karena sumpah profesi, tetapi kondisinya sangat sulit," ujar Pascal Bahoya, dokter di pusat Rwampara. Rekannya, Jeremie Bataga, menambahkan bahwa beberapa rekan merasa putus asa namun tetap menjalankan misi kemanusiaan.
Ancaman mogok total disuarakan setelah ultimatum 48 jam bagi pemerintah untuk menyelesaikan tunggakan gaji dan bonus. "Kami tidak tahu bagaimana mungkin kami tidak digaji selama dua bulan," kata Bahati Claude, pekerja kesehatan setempat, kepada kantor berita Associated Press.
Pakar kesehatan menyebut wabah ini sebagai epidemi dengan pertumbuhan tercepat yang pernah tercatat di benua Afrika. Lima provinsi di Kongo timur kini terdampak, termasuk Tshopo dan Haut-Uele yang melaporkan kasus terbaru. Uganda yang berbatasan langsung dengan DRC juga sudah mencatat 20 kasus dan dua kematian.
Untuk merespons darurat ini, mitra internasional dan negara-negara Afrika telah menggalang dana 1,5 miliar dolar AS. Uji klinis terhadap dua jenis pengobatan sedang berjalan. Tanpa vaksin yang tersedia, upaya penahanan kini sangat bergantung pada isolasi ketat dan penghentian total mogok kerja di fasilitas kesehatan garis depan.