Presiden China Xi Jinping menggelar seruan keras untuk kolaborasi global dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) saat membuka World Artificial Intelligence Conference (WAIC) di Shanghai, Jumat (17/7/2026). Di hadapan para pemangku kepentingan industri dan pemerintah dari berbagai negara, Xi menegaskan bahwa AI tidak boleh menjadi "solo performance" satu negara, melainkan "simfoni kerja sama internasional".
Pidato kunci Xi datang di tengah ketegangan geopolitik yang memanas seputar pasokan chip canggih. Amerika Serikat dan Uni Eropa terus memperketat ekspor semi-konduktor ke China dengan alasan keamanan nasional, sementara laboratorium AI asal AS baru-baru ini berdebat internal soal siapa yang berhak mengakses teknologi paling mutakhir. Dalam konteks itulah Xi memperingatkan bahaya "overstretching the national security concept" — penggunaan berlebihan narasi keamanan nasional yang justru menghambat akses adil terhadap teknologi.
China memposisikan diri sebagai jembatan bagi negara-negara berkembang. Xi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan internasional dari Afrika, Amerika Latin, Asia, dan blok BRICS guna menyediakan peluang pembangunan kapasitas AI. Tujuannya jelas: mencegah terciptanya "ketidakadilan historis baru" di era digital, di mana kesenjangan akses teknologi memperdalam kesenjangan ekonomi yang sudah ada.
Tak hanya soal akses, Xi juga menekankan sisi keamanan dan etika. Ia menuntut pembentukan kerangka hukum, regulasi, sistem pemantauan teknologi, peringatan dini, dan respons darurat agar AI "selalu di bawah kendali manusia". Pendekatan "people-centred" ini menjadi narasi pembeda yang sengaja dikembangkan Beijing untuk menawarkan alternatif di luar model regulasi Barat yang cenderung berebut kecepatan inovasi.
Data yang dikutip media negara China memperkuat narasi kemajuan domestik. Konsumsi harian "token" — satuan penggunaan AI — di China melonjak seribu kali lipat dalam dua tahun terakhir. Lompatan ini mencerminkan adopsi masif di sektor konsumen, perusahaan, hingga layanan publik. Model AI buatan China seperti DeepSeek, Zhipu, dan Moonshot kini menyaingi pesaing AS dari sisi performa, dengan biaya inferensi yang jauh lebih rendah.
Kendati demikian, hambatan keras tetap ada. China masih tertinggal dalam akses ke chip paling canggih — seperti GPU generasi terbaru NVIDIA — akibat sanksi ekspor Washington. Kebijakan AS yang diperketat Mei lalu bahkan meluas ke anak perusahaan China di luar negeri, menutup lubang yang selama ini dimanfaatkan untuk mengimpor chip melalui perantara.
Di sisi lain, China memegang as di bidang yang sering terlupakan: pasokan energi. Data center AI modern mengonsumsi daya listrik masif. Sebuah fasilitas hiperskala bisa menghabiskan listrik setara dua juta rumah tangga. Menurut International Energy Agency (IEA), China menghasilkan lebih dari dua kali lipat listrik AS, dengan investasi jaringan energi yang agresif berlanjut. Keunggulan ini jadi modal strategis bagi Beijing untuk menopang skala komputasi yang terus membesar.
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar berita luar negeri. Sebagai negara dengan populasi digital terbesar ke-4 di dunia, Indonesia sedang menyusun strategi AI nasional dan menegosiasikan kemitraan dengan kedua blok — AS dan China. Kehadiran model AI China yang murah dan terbuka (open-weight) memberi peluang bagi startup dan peneliti lokal untuk membangun aplikasi tanpa terikat biaya lisensi mahal atau ketergantungan cloud provider Barat.
Sementara itu, risiko ketergantungan infrastruktur kritis pada satu pihak tetap perlu diwaspadai. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo dan BRIN telah mendorong ekosistem AI soberan — mulai dari riset bahasa, dataset budaya, hingga komputasi berbasis data center domestik. Kolaborasi dengan China di jalur BRICS bisa membuka akses ke pelatihan model, transfer pengetahuan, dan hibah infrastruktur, asalkan disertai kerangka transparansi dan keamanan data yang jelas.
Langkah selanjutnya akan tergantung pada apakah seruan Xi terealisasi menjadi mekanisme kerja sama konkret — bukan hanya retorika. Perhatian dunia kini tertuju pada apakah China akan membuka akses ke model-model terbaiknya, berbagi standar keamanan, dan menerima audit independen. Jika ya, dunia bisa melihat lahirnya tata kelola AI yang benar-benar multipolar. Jika tidak, pembicaraan "simfoni" hanya akan tinggal nada-nada kosong di tengah perang dagang teknologi yang semakin tajam.