Presiden China Xi Jinping mengeluarkan peringatan keras soal potensi 'ketidakadilan historis baru' yang mengancam era kecerdasan buatan (AI) saat pidato pembukaan World AI Conference (WAIC) ke-9 di Shanghai, 17 Juli 2026. Di hadapan delegasi dari 102 negara, Xi menegaskan perlunya kerja sama internasional yang masif guna membangun kapasitas negara Global South, menutup kesenjangan digital, dan mencegah pengulangan pola ketidaksetaraan yang pernah terjadi dalam revolusi teknologi sebelumnya.
Pesan Xi mencerminkan keberanian China menempatkan diri sebagai pemimpin tata kelola AI global yang inklusif, sekaligus menandakan tekad Beijing tak mau tertinggal dalam transisi teknologi besar berikutnya. "Saya tidak akan jadi pengikut, saya ingin jadi pemimpin," ucap George Chen, partner di The Asia Group, membaca nuansa diplomatik di balik retorik Xi. Konferensi yang dihadiri 1.117 perusahaan dan menarik 400.000 kunjungan itu jadi panggung China memamerkan kemampuan AI domestiknya sambil menggarisbawahi narasi keadilan global.
Istilah 'ketidakadilan historis' yang Xi gunakan merujuk pada pola berulang sejak era kolonial. Analis menelusuri jejaknya: rel kereta api kolonial dibangun untuk mengekstrak mineral, bukan membangun ekonomi lokal; rezim paten abad ke-20 membatasi akses obat dan teknologi terjangkau; hingga platform digital modern yang menarik nilai raksasa dari pasar Global South tanpa membangun industri setara. Rachel Adams, CEO Global Center on AI Governance berbasis Afrika, menegas: "Banyak negara tetap jadi konsumen teknologi, bukan produsennya."
Bagi China, kenangan pahit era internet jadi motivasi utama. Internet lahir dari penelitian militer AS, dan China — yang saat itu masih negara berkembang miskin — tak sempat berpartisipasi menyusun aturan dan standar global. Trauma 'abad kehinaan' (century of humiliation), saat China tertinggal dalam tiga revolusi industri sebelumnya, mengukir keyakinan bahwa ketinggalan teknologi berarti kerentanan politik dan ekonomi. Xi kini bertekad memastikan sejarah tak terulang di era AI.
Data menunjukkan kesenjangan AI sudah mulai terbentuk. Laporan UN Trade and Development 2025 mencatat 118 negara — mayoritas Global South — tidak terlibat dalam diskusi tata kelola AI global utama. Hanya 100 perusahaan, kebanyakan asal AS dan China, yang menguasai 40 persen pengeluaran global R&D korporat. Lebih parah, kurang dari sepertiga negara berkembang memiliki strategi AI nasional. Angka-angka itu menggambar konsentrasi kekuasaan yang semakin tajam.
Di sisi lain, pendekatan China yang mengandalkan ekosistem open-source untuk mendemokratisasi AI masih dipertanyakan ketahanannya. Beberapa pengamat khawatir dorongan Beijing justru menciptakan bentuk ketergantungan baru, di mana negara Global South bergantung pada model dan infrastruktur China tanpa membangun kedaulatan data dan komputasi sendiri. Tantangan itu menuntut bukti nyata, bukan hanya retorik diplomatik.
Konteks ini sangat relevan bagi Indonesia. Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 dan anggota Global South, Indonesia punya potensi data masif yang jadi 'minyak baru' untuk pelatihan model AI. Namun, ketergantungan pada infrastruktur cloud, chip, dan model dasar asing — baik dari AS maupun China — menciptakan kerentanan strategis. Inisiatif seperti Garuda LLM dan pengembangan Pusat Data Nasional (PDN) jadi langkah krusial menuju kedaulatan AI, namun butuh investasi masif, talenta, dan kerangka regulasi yang jelas.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah merencanakan tata kelola AI nasional, tapi kecepatan eksekusi harus diseimbangkan dengan kecepatan evolusi teknologi global. Indonesia juga perlu memanfaatkan forum multilateral seperti KTT G20, ASEAN, dan Global South Summit untuk memastikan suara negara berkembang terdengar dalam pembentukan norma AI global. Jika tidak, Indonesia berisiko terjebak sebagai 'ladang data dan pasar konsumsi semata.
Chen dari The Asia Group menilai pesan Xi di WAIC punya tujuan ganda: memproyeksikan China sebagai pelindung Global South, sekaligus mengunci posisi Beijing di meja pembuat aturan. "China tahu konsekuensi ketinggalan," kata dia. Pesan itu juga berfungsi domestik: meyakinkan publik China bahwa kepemimpinan Parti Komunis menjamin masa depan teknologi bangsa.
Masa depan tata kelola AI global akan ditentukan oleh apakah negara-negara besar bersedia berbagi manfaat, transfer teknologi, dan membangun kapasitas lokal di Global South — atau justru memperdalam jurang digital. Bagi Indonesia, pilihan jelas: bangun ekosistem AI berdaulat sekaligus mendorong kerjasama Global South yang adil di meja negosiasi global. Waktu tidak menunggu.