Sebanyak 82 majelis legislatif daerah di Jepang mengirimkan pandangan tertulis kepada pemerintah pusat dan parlemen untuk mendesak Perdana Menteri Sanae Takaichi memegang teguh Tiga Prinsip Non-Nuklir. Langkah kolektif tersebut muncul sebagai respons atas kekhawatiran bahwa pemerintahan baru mulai mengkaji perubahan kebijakan nuklir yang telah berlaku setengah abad lebih.
Pengiriman opini tertulis itu dilakukan oleh lima majelis prefektur, 48 majelis kota, serta 29 majelis kota kecil dan distrik (ward) sejak kabinet Takaichi dilantik pada Oktober tahun lalu. Berdasarkan laporan Kyodo News pada 14 Juli, tidak satu pun dari 82 pandangan tersebut mengusulkan revisi prinsip non-nuklir. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan era pemerintahan sebelumnya yang jarang atau nyaris tidak pernah menerima masukan serupa.
Tiga Prinsip Non-Nuklir Jepang secara resmi disahkan parlemen pada 1971. Kebijakan itu melarang kepemilikan, produksi, serta izin memasukkan senjata nuklir ke wilayah Jepang. Sejak saat itu, prinsip tersebut menjadi fondasi utama postur pertahanan negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan menanggung dampak bom atom di Hiroshima serta Nagasaki.
Kekhawatiran publik meningkat setelah media lokal memberitakan bahwa pemerintahan Takaichi mempertimbangkan revisi atas larangan memasukkan senjata nuklir ke Jepang. Kabar tersebut memicu gelombang penolakan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan warga. Desakan dari majelis daerah menunjukkan bahwa penolakan terhadap perubahan kebijakan tidak hanya datang dari kelompok pacifis, tetapi juga dari institusi resmi tingkat lokal.
Latar belakang politik Takaichi turut memengaruhi tensi tersebut. Ia dikenal memiliki pandangan pertahanan yang lebih keras dibandingkan beberapa pendahulunya. Spekulasi tentang kemungkinan penempatan senjata nuklir asing di bawah aliansi dengan Amerika Serikat menjadi salah satu pemicu utama keresahan. Bagi banyak warga Jepang, prinsip non-nuklir bukan sekadar aturan hukum, melainkan janji moral negara kepada korban bom atom.
Dari perspektif keamanan regional, pergeseran kebijakan nuklir Jepang akan berdampak langsung pada keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Negara-negara tetangga seperti Korea Utara dan Tiongkok memiliki kepekaan tinggi terhadap setiap langkah militer Tokyo. Indonesia, yang berada di kawasan yang sama, juga menaruh perhatian karena stabilitas Asia Pasifik berkait erat dengan arsitektur keamanan nasional.
Bagi pembaca di Indonesia, isu ini relevan karena negara pernah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika dan memiliki komitmen lama terhadap denuklirisasi. Meski Indonesia tidak berada dalam pakta pertahanan nuklir manapun, kebijakan Jepang memengaruhi harga energi dan rantai pasok teknologi. Jepang merupakan mitra dagang utama yang menyalurkan investasi ke sektor manufaktur dan infrastruktur Tanah Air.
Perbandingan dengan Indonesia memperlihatkan bahwa kedua negara memilih jalur berbeda dalam memanfaatkan energi nuklir. Indonesia mengembangkan teknologi nuklir untuk tenaga listrik melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional, namun secara tegas tidak memilikinya untuk senjata. Jepang justru memiliki pembangkit nuklir sipil raksasa, tetapi terikat larangan militer yang kini diperdebatkan.
Kyodo News mencatat bahwa lonjakan opini daerah tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik atas arah kebijakan pertahanan pemerintah pusat. Majelis daerah menggunakan saluran konstitusional untuk menekan parlemen nasional agar tidak mengubah landasan yang sudah mapan. Suara mereka menjadi penyeimbang bagi manuver eksekutif di tingkat federal.
Takaichi belum memberikan respons publik secara rinci terhadap desakan tersebut. Pemerintahannya diyakini masih mengkaji berbagai opsi di tengah tekanan geopolitik dari Washington dan ancaman rudal dari Pyongyang. Tanpa pengesahan undang-undang baru, prinsip non-nuklir tetap berlaku sebagai resolusi parlemen yang mengikat secara politik meski tidak seluruhnya bersifat tertulis kaku.
Ke depan, parlemen Jepang kemungkinan akan menghadapi perdebatan sengit jika draf revisi benar-benar diajukan. Majelis daerah dapat memperkuat posisi mereka dengan membentuk forum lintas prefektur guna menyatukan suara. Masyarakat sipil diprediksi akan memperbesar tekanan melalui pemilu lokal yang menjadi barometer opini nasional.
Tren penolakan dari bawah ini menunjukkan bahwa demokrasi Jepang memiliki rem internal terhadap perubahan kebijakan strategis. Jika Takaichi memilih mengabaikan desakan 82 majelis, ia berisiko kehilangan dukungan di tingkat lokal yang krusial bagi kelancaran pemerintahan. Sebaliknya, pengesahan prinsip ke dalam undang-undang akan memberi kepastian hukum bagi generasi mendatang.