Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan pesan khusus kepada para mahasiswa mengenai syarat mutlak menjadi pemimpin di masa depan. Dalam pertemuan dengan Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FH UI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/10), Sahroni menekankan bahwa kecerdasan intelektual harus dibarengi dengan integritas administrasi, terutama terkait keaslian ijazah pendidikan.
Sahroni menegaskan bahwa ijazah bukan sekadar selembar kertas, melainkan bukti otentik rekam jejak pendidikan yang menjadi prasyarat administratif bagi setiap calon pejabat publik. Ia secara eksplisit mewanti-wanti mahasiswa agar tidak terjebak dalam praktik penggunaan ijazah palsu, yang menurutnya dapat merusak kredibilitas seseorang saat meniti karier di dunia politik maupun pemerintahan.
Isu ijazah palsu memang menjadi momok yang sering muncul dalam kontestasi politik di Indonesia. Pernyataan Sahroni ini menjadi pengingat keras bahwa standar moral dan legalitas dokumen pendidikan adalah pintu masuk pertama bagi seseorang yang ingin mengabdi kepada negara. Tanpa integritas pada tahap awal ini, legitimasi seorang pemimpin akan terus dipertanyakan oleh publik selama masa jabatannya.
Pertemuan tersebut terjadi di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kehadiran mahasiswa FH UI ini menunjukkan keterlibatan generasi muda dalam mengawal isu-isu krusial hukum di Indonesia. Sahroni merespons antusiasme tersebut dengan mengajak mereka berdialog mengenai ambisi karier di masa depan.
Saat ditanya mengenai mimpi tertinggi, Direktur Eksekutif LK2 FH UI, Arvin Rumbiak, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menjadi presiden. Sahroni menyambut jawaban tersebut dengan sikap terbuka, sembari mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bermimpi setinggi mungkin selama berada dalam koridor yang benar.
Menariknya, Sahroni juga menyinggung pengalamannya sendiri dalam menghadapi dinamika politik. Ia menceritakan peristiwa penjarahan yang pernah menimpanya akibat pernyataan kontroversialnya pada akhir 2025 lalu. Meski pernah berada di posisi sulit, ia menegaskan bahwa ambisi menjadi presiden tidak pernah padam. Baginya, mimpi adalah bahan bakar utama bagi seseorang untuk terus berjuang di tengah tekanan publik.
Lebih lanjut, Sahroni memberikan nasihat agar mahasiswa tidak hanya mengandalkan kepintaran teoretis di bangku kuliah. Ia mendorong generasi muda untuk memiliki akal sehat dan kemampuan adaptasi yang tinggi di mana pun mereka berada. Baginya, kecerdasan tanpa akal dan integritas hanya akan menjerumuskan seseorang ke dalam kegagalan.
Analisis terhadap pernyataan Sahroni menunjukkan adanya upaya untuk mengubah citra politisi di mata mahasiswa. Dengan menekankan pentingnya kejujuran dokumen dan integritas, ia mencoba membangun narasi bahwa politik adalah ruang bagi orang-orang yang jujur dan berpendidikan asli. Hal ini krusial mengingat tingginya tingkat sinisme publik terhadap integritas para wakil rakyat saat ini.
"Prinsip smart kita berpikir kapan pun dan di mana pun, kalian harus punya itu. Ijazah tidak jadi level utama, tapi ijazah perlu. Jangan sampai ada ijazah palsu," ujar Sahroni di hadapan para mahasiswa. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa di tengah gempuran teknologi informasi, verifikasi data pendidikan seharusnya semakin mudah dan transparan.
Di sisi lain, tantangan bagi calon pemimpin masa depan adalah membuktikan bahwa mereka mampu melampaui sekadar syarat administratif. Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga memiliki etika publik yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan di masa depan.
Proyeksi ke depan, isu integritas dokumen pendidikan diprediksi akan menjadi salah satu poin yang terus disorot dalam setiap proses seleksi jabatan publik di Indonesia. Dengan adanya sistem digitalisasi data pendidikan yang semakin terintegrasi, potensi penggunaan ijazah palsu diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin oleh instansi terkait.
Langkah selanjutnya bagi para mahasiswa adalah terus mengasah kapasitas diri sembari memegang teguh prinsip kejujuran. Sahroni berharap, generasi yang hadir saat ini mampu menggantikan posisi para pemimpin bangsa dengan membawa perubahan yang lebih bersih, transparan, dan berlandaskan pada pendidikan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.