Benjamin Netanyahu kembali memanaskan panggung politik Israel menjelang pemilihan umum Oktober mendatang. Jika terpilih kembali, ia bakal mengukuhkan posisinya sebagai Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama sekaligus pemimpin yang identik dengan kebijakan militer agresif. Kiprahnya yang dimulai sejak 1996 sebagai PM termuda dalam sejarah negara tersebut kini berada di persimpangan jalan, di mana masa depannya sangat bergantung pada dukungan basis pemilih yang terfragmentasi.
Berbeda dengan para pendahulunya yang mayoritas lahir di Eropa, Netanyahu memiliki catatan unik sebagai PM pertama yang lahir di tanah Israel. Meski demikian, latar belakang keluarganya tetap berakar kuat pada tradisi Eropa. Sang kakek, Nathan Mileikowsky, lahir di Kreva, Belarus, pada 15 Agustus 1879. Ayahnya, Benzion Netanyahu, lahir di Warsawa, Polandia, pada 25 Maret 1910. Silsilah ini menempatkan Netanyahu dalam kelompok Yahudi Ashkenazi, komunitas yang memiliki pengaruh dominan dalam pembentukan identitas negara Israel modern.
Kelompok Ashkenazi memegang peranan krusial saat Israel berdiri pada 1948. Mereka adalah arsitek utama di balik berdirinya Partai Buruh dan pembentukan struktur negara yang berhaluan kiri serta sosialis. Selama dekade-dekade awal, elit Ashkenazi mendominasi sektor akademis, militer, dan pemerintahan. Visi mereka tentang negara yang kuat dan inklusif menjadi fondasi utama, namun visi ini sering kali terbatas pada lingkaran etnis mereka sendiri.
Ketegangan mulai muncul ketika arus imigrasi Yahudi Sephardi dari Timur Tengah membanjiri Israel pada 1950-an. Pertemuan dua budaya ini menciptakan gesekan sosial yang tajam. Elit Ashkenazi yang sekuler cenderung memandang para imigran Arab-Yahudi dengan penuh kecurigaan. Mereka khawatir kedatangan populasi yang religius ini akan menggoyahkan tatanan politik Zionisme sekuler yang telah mereka bangun dengan susah payah.
Superioritas etnis menjadi benih perpecahan yang tak terelakkan. Yahudi Ashkenazi, yang merasa lebih unggul karena latar belakang Eropa yang maju secara teknologi, sering memperlakukan kaum Sephardi sebagai warga kelas dua. Puncaknya, ketimpangan ini memicu kerusuhan hebat di Wadi Salib pada Juli 1959. Luka sejarah tersebut hingga kini masih membekas, mencerminkan diskriminasi sistemik yang masih menghantui struktur sosial Israel modern.
Bagi masyarakat Indonesia, dinamika politik di Israel bukanlah sekadar persoalan jarak geografis. Sebagai negara dengan dukungan kuat terhadap perjuangan Palestina, memahami latar belakang pemimpin Israel menjadi kunci untuk membedah arah kebijakan luar negeri mereka. Politik identitas yang dijalankan Netanyahu sering kali menjadi instrumen untuk menjaga soliditas basis pemilihnya di tengah ketidakpuasan publik yang terus meningkat.
Analisis mengenai latar belakang etnis ini memberikan gambaran bahwa kebijakan 'doyan perang' bukan sekadar strategi militer, melainkan cerminan dari ideologi yang dianut elit politik lama Israel. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas di kawasan Timur Tengah sangat bergantung pada bagaimana elit politik di Tel Aviv mampu menyeimbangkan kepentingan faksi-faksi etnis yang sering kali berseberangan.
Di Indonesia, keberagaman etnis sering kali dikelola melalui semangat persatuan nasional, sebuah kontras nyata dengan fragmentasi berbasis etnis di Israel. Fenomena Netanyahu mengingatkan kita bahwa politik yang berbasis pada superioritas satu kelompok sering kali berujung pada kebijakan yang mengabaikan kemanusiaan dan keadilan bagi pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Para pengamat politik internasional mencatat bahwa retorika Netanyahu yang keras merupakan upaya untuk menutupi keretakan sosial yang terjadi di internal Israel. Dengan terus mengedepankan narasi ancaman eksternal, ia berusaha mempertahankan legitimasi di tengah kritik tajam terkait diskriminasi etnis yang belum usai. Strategi ini terbukti efektif dalam jangka pendek, namun berisiko menciptakan polarisasi yang lebih mendalam di masa depan.
Ke depannya, Israel kemungkinan akan menghadapi tantangan domestik yang lebih berat. Pergeseran demografi dan meningkatnya kesadaran politik dari kelompok minoritas dapat memaksa elit Ashkenazi untuk mengubah pendekatan mereka. Apakah Netanyahu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, atau justru akan terjebak dalam pola lama yang semakin tidak relevan bagi generasi muda Israel? Hanya waktu yang akan menjawab dinamika kompleks ini.