Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Keuangan menanggapi laporan mengenai rencana Bank Dunia yang akan menghentikan pemberian pinjaman kepada negara tersebut secara bertahap hingga tahun 2031. Pihak kementerian menyatakan bahwa transisi ini merupakan langkah alami yang mencerminkan kemajuan ekonomi Tiongkok yang pesat serta perubahan kebutuhan pembangunan nasional di masa depan.
Dalam pernyataan resminya pada hari Rabu, Kementerian Keuangan Tiongkok menegaskan bahwa fokus kerja sama bilateral dengan Bank Dunia kini telah bergeser dari sekadar pendanaan finansial menuju pertukaran pengetahuan dan keahlian teknis. Perubahan ini dipandang sebagai konsekuensi logis dari transformasi ekonomi Tiongkok yang kini tidak lagi bergantung pada pinjaman pembangunan luar negeri seperti dekade-dekade sebelumnya.
Laporan menyebutkan bahwa Bank Dunia berencana membatasi pinjaman berdaulat kepada Tiongkok hingga angka US$2 miliar untuk periode 2026-2031, sebelum akhirnya menghentikan seluruh program pendanaan tersebut. Pihak Tiongkok menilai tren penurunan ini sejalan dengan evolusi kemitraan internasional Bank Dunia terhadap negara-negara anggota yang telah mencapai tingkat pendapatan menengah ke atas.
Ke depannya, Beijing berkomitmen untuk lebih menekankan pada kerja sama berbasis pengetahuan. Tiongkok menyatakan akan terus berkolaborasi dengan Bank Dunia dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan di negara-negara berkembang lainnya sebagai bagian dari tanggung jawab globalnya.
Keputusan Bank Dunia ini muncul setelah adanya tekanan bertahun-tahun dari Washington yang mendesak lembaga keuangan multilateral untuk mengurangi aliran kredit ke Tiongkok. Pejabat Bank Dunia menjelaskan bahwa langkah ini menandai fase baru dalam hubungan mereka dengan Tiongkok, yang mencerminkan status negara tersebut sebagai kekuatan ekonomi global yang signifikan.
Respons positif datang dari berbagai pihak di Amerika Serikat, termasuk Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, French Hill. Ia menyambut baik kebijakan tersebut dan menyatakan bahwa Tiongkok seharusnya tidak lagi menerima bantuan pendanaan yang ditujukan untuk negara-negara yang jauh lebih membutuhkan. Hill juga berharap lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Pembangunan Asia, dapat segera mengikuti langkah serupa dalam meninjau kembali status pemberian pinjaman kepada Tiongkok.