Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan instansinya yang mewajibkan pelatihan dasar militer (latsarmil) bagi para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurut Donny, inisiatif ini bertujuan utama untuk membentuk karakter individu yang lebih disiplin, tangguh, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni sebelum terjun ke lapangan.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 1 Juli 2026, Donny menegaskan bahwa kemampuan manajerial tidak hanya bergantung pada kecerdasan akademis, tetapi juga pada kedisiplinan. Ia menekankan bahwa seorang manajer harus mampu memimpin bawahannya secara efektif. Tanpa karakter yang kuat dan disiplin yang tinggi, tugas-tugas manajerial di tingkat desa dikhawatirkan tidak dapat terlaksana dengan optimal.
Lebih lanjut, Donny menjelaskan bahwa latsarmil dirancang untuk membiasakan para calon manajer dengan ritme kerja yang teratur, termasuk ketepatan waktu serta kemampuan koordinasi lintas instansi. Ia mengklaim bahwa pola pelatihan militer saat ini semakin banyak diadopsi oleh kementerian dan sektor korporasi untuk mencetak sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan loyalitas terhadap tugas yang diemban.
Metode pelatihan yang diterapkan melibatkan pola kehidupan di barak, yang dilaksanakan di berbagai fasilitas strategis seperti pusat pendidikan TNI, Rindam, hingga pusat bela negara di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Melalui lingkungan yang terstruktur dan disiplin, diharapkan para peserta dapat menyerap nilai-nilai kemandirian dan rasa tanggung jawab yang menjadi fondasi utama dalam mengelola operasional koperasi di desa.
Keputusan untuk memberikan pelatihan militer ini sempat menjadi sorotan tajam publik setelah insiden tragis menimpa lima orang peserta pelatihan yang meninggal dunia, yakni Nola Dya Sari, Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Peristiwa ini memicu evaluasi mendalam terhadap standar operasional prosedur yang selama ini diterapkan dalam program tersebut.
Sebagai respons atas insiden tersebut, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk melakukan perombakan signifikan. Selain mengubah nomenklatur program menjadi latihan bela negara dan manajerial, pihak kementerian juga melakukan penyesuaian pada materi pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan praktis di lapangan, sekaligus memastikan keselamatan serta kesejahteraan para peserta tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan kegiatan.